Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Metropolitan Tokyo berencana untuk menyediakan maksimum 400.000 yen per bulan sebagai dana dukungan (subsidi) untuk penjual minuman keras yang penjualannya menurun karena penangguhan bisnis di restoran dan permintaan untuk jam kerja yang lebih pendek.
"Periode target subsidi akan diberikan adalah tiga bulan dari April hingga Juni, dan penerimaan aplikasi dimulai pada 1 Juli. Jadi mereka aakan menerima maksimal 1,2 juta yen subsidi nantinya," papar sumber Tribunnews.com Rabu (14/7/2021).
Saat mengajukan aplikasi subsidi, Pemerintah Metropolitan Tokyo akan menyerahkan janji tertulis yang menyatakan, "Jika kami menemukan bahwa restoran yang kami hadapi tidak menanggapi permintaan yang menyertai penangguhan penyediaan minuman beralkohol, berarti kami tidak akan membuat kesepakatan dengan restoran yang bersangkutan."
Pemda Tokyo menjelaskan, hal itu merupakan tanggapan berdasarkan komunikasi administratif dari pemerintah tertanggal 11 Juni 2021.
Menurut penghubung administrasi pemerintah, "Tidak pantas memberikan uang dukungan kepada pengedar minuman keras yang melakukan bisnis mengetahui bahwa restoran terus beroperasi tanpa menanggapi permintaan."
"Jika Anda mengetahui bahwa restoran tidak menanggapi permintaan tersebut, silakan mengambil tindakan seperti meminta operator bisnis penjualan minuman keras untuk menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa mereka akan berusaha untuk tidak melakukan transaksi."
Menanggapi pencabutan permintaan pemerintah untuk tidak berurusan dengan restoran yang tidak menanggapi penangguhan minuman keras, penanggung jawab menanyakan apakah tanggapan sejauh ini perlu diubah.
Prefektur Osaka menyediakan dealer minuman keras di prefektur, yang penjualannya menurun karena permintaan penutupan dan mempersingkat jam kerja ke restoran yang menyediakan minuman keras, juga memberikan subsidi secara nasional.
Saat mengajukan permohonan dana bantuan ini, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan sumpah tertulis, namun menurut pihak prefektur, “Jika restoran mitra bisnis tidak memenuhi permintaan prefektur, maka pihak restoran dan restoran tidak dapat melakukan kesepakatan."
Pemerintah prefektur diminta oleh Kantor Kabinet untuk menyampaikan komunikasi tertulis kepada prefektur pada 11 Juni, dalam upaya untuk menghindari berurusan dengan restoran yang tidak menanggapi permintaan cuti atau libur usaha.
Terkait permintaan kepada pengedar minuman keras, pemerintah mencabut permintaan pada malam tanggal 13 Juli untuk tidak melakukan kesepakatan dengan restoran yang tidak menanggapi penghentian layanan minuman keras.
Demikian pula Prefektur Aichi menerima aplikasi untuk "uang dukungan" dari penjual minuman keras yang penjualannya menurun karena efek virus corona baru, itu berkaitan dengan restoran yang tidak menanggapi permintaan penangguhan minuman keras.
Prefektur Aichi telah memutuskan untuk mengeluarkan dana dukungan (subsidi) kepada bisnis target untuk mendukung penjual minuman keras yang penjualannya menurun karena pengaruh virus corona baru, dan mulai menerima aplikasi mulai 5 Juli.
Saat melamar, kami meminta pelaku bisnis untuk menyerahkan janji tertulis, tetapi menurut Prefektur Aichi,perlu janji untuk tidak melakukan transaksi dengan restoran yang tidak menanggapi permintaan cuti karena penangguhan minuman beralkohol.
Mengenai kata-kata dari janji semacam itu, Prefektur Aichi akan meminta penyerahan dokumen yang berusaha untuk tidak berurusan dengan restoran yang tidak menanggapi permintaan libur usaha.
Pemda Tokyo juga telah mengajukan ke pengadilan dan mendenda 4 restoran di Tokyo 250.000 yen masing-masing karena melanggar aturan UU Deklarasi Darurat di masa PSBB ke-3 lampau.
Sementara itu Beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif dengan melalui zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.