Baca tanpa iklan
Tampaknya kontradiktif bahwa Perdana Menteri Abe, yang menekankan hak asasi manusia dan demokrasi secara eksternal, telah memutuskan untuk melepaskan diri dari "rezim pascaperang" di dalam negeri, tetapi titik awal Abe adalah masalah penculikan orang Jepang oleh Korea Utara. Meskipun keterlibatan Korea Utara sebagian dibisikkan sebagai "kasus penghilangan Abeck," baik pemerintah maupun media utama tidak menanggapi proses keluarga korban penculikan.
Dalam keadaan seperti itu, Abe, yang terpilih sebagai anggota Diet, adalah orang pertama yang tertarik dengan masalah ini, dan dia hanya meminta maaf atas masa lalu Jepang dan tidak percaya bahwa hak asasi manusia Jepang tidak sepenuhnya dihormati. Ini mungkin mengarah pada penolakan "demokrasi".
Pemerintahan Abe kedua, yang dilantik pada tahun 2012, berlangsung selama 7 tahun 8 bulan, dan Abe, yang pada awalnya dipandang sebagai revisionis sejarah oleh beberapa bagian Eropa dan Amerika Serikat, menjadi tidak stabil dalam politik internasional karena kemunculan Presiden AS Trump. Sementara itu, ada satu tindakan yang disebut-sebut sebagai pengemban tatanan internasional liberal.
Dan hari ini adalah pos Abe. Tentu saja, penting bagi Jepang untuk menghargai hak asasi manusia dan demokrasi dan menjelaskan pentingnya hal itu kepada dunia luar. Peran Jepang juga penting dalam mendukung bahwa mereka bersifat universal, tidak terbatas pada Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa tren saat ini adalah bahwa masalah "nilai" termasuk hak asasi manusia hanya dibicarakan dalam konteks melawan China. Ada realitas represi HAM di berbagai belahan dunia selain China, dan tidak boleh dianggap enteng karena ditekankan "melawan China".
Selain itu, dengan memposisikan China sebagai otoritarianisme yang menekan hak asasi manusia dan Jepang sebagai negara demokrasi yang menentangnya, Jepang dapat jatuh ke dalam ilusi kepuasan diri seolah-olah sempurna untuk menghormati hak asasi manusia dan demokrasi.
Upaya terus-menerus Jepang untuk memperdalam penghormatannya terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di kakinya sendiri akan meyakinkan penyebaran eksternal hak asasi manusia di Jepang.
Sementara itu Beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif dengan melalui zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.