Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas di Tepi Barat, Minggu (29/8/2021).
Ini merupaka pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua pihak dalam 10 tahun terakhir, dan pertemuan pertama sejak Perdana Menteri Israel Naftali Bennet memerintah Juni lalu.
Sejumlah pejabat mengatakan Senin (30/8/2021) bahwa Gantz melakukan perjalanan ke kota Ramallah di Tepi Barat untuk “diskusi keamanan, sipil, dan ekonomi” dengan pemimpin Palestina berusia 85 tahun itu.
Pertemuan berlangsung beberapa jam setelah Bennett kembali dari Washington DC di mana dia bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.
“Menteri Pertahanan Benny Gantz bertemu dengan Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas [Minggu] malam untuk membahas kebijakan keamanan, masalah sipil dan ekonomi,” kata kementerian pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Al Jazeera.
Baca juga: Warga Palestina Tolak Jadi Penyewa dan Akui Kepemilikan Israel Atas Sengketa di Sheikh Jarrah
Baca juga: Joe Biden Telepon Presiden Mahmoud Abbas, Menentang Penggusuran Warga Palestina
Gantz mengatakan kepada Abbas bahwa Israel berusaha mengambil langkah-langkah yang akan memperkuat ekonomi PA. Mereka juga membahas penataan situasi keamanan dan ekonomi di Tepi Barat dan di Gaza.
“Mereka sepakat untuk terus berkomunikasi lebih lanjut,” sebut pernyataan Kemenhan Israel.
Pertemuan juga dihadiri kepala cabang militer Israel yang bertanggung jawab untuk urusan sipil di wilayah Palestina, Ghasan Alyan, pejabat senior PA Hussein al-Sheikh, dan kepala intelijen Palestina Majid Faraj.
Al-Sheikh mengkonfirmasi pertemuan itu di Twitter, sementara kantor Gantz mengatakan menteri pertahanan dan Abbas mengadakan pertemuan empat mata setelah pembicaraan yang lebih besar.
Seorang pejabat Palestina, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Gantz dan Abbas membahas kemungkinan langkah-langkah menuju peningkatan hubungan.
Baca juga: SOSOK Naftali Bennett: Dari Kawan Jadi Lawan Netanyahu, Keras Terhadap Palestina
Baca juga: Otoritas Palestina Batalkan Pertukaran Vaksin dengan Israel
Di antaranya tuntutan Palestina untuk menghentikan operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki, memungkinkan penyatuan keluarga dengan kerabat di dalam Israel, dan memungkinkan lebih banyak Pekerja Palestina ke Israel.
Status Quo
Bennett adalah seorang nasionalis garis keras yang menentang negara Palestina dan sebelumnya memimpin dewan lobi pemukim yang kuat.
Natasha Ghoneim dari Al Jazeera, melaporkan dari Yerusalem Barat, mengatakan pembicaraan itu menandai perubahan dalam keterlibatan kedua pihak.
Namun ia sangat meragukan pertemuan itu akan menghidupkan kembali proses perdamaian yang hampir mati.
“Perdana Menteri baru Naftali Bennett adalah seorang nasionalis dan telah mengatakan bahwa dia menentang negara Palestina, jadi kami tidak dapat mengharapkan negosiasi mengenai proses perdamaian menjadi agendanya… Yang benar-benar penting di sini adalah mempertahankan status quo,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintahan Baru Israel di Mata PM Palestina: Sama Buruknya dengan Era Netanyahu
Baca juga: Ini Tanggapan Palestina Atas Pemerintahan Baru Israel: Kami Tetap Ingin Negara Palestina
Bennett pada hari Senin berusaha menganggap kecil gagasan menuju negosiasi perdamaian baru.
Media Israel mengutip sumber yang dekat dengan perdana menteri yang mengatakan: "Tidak ada proses perdamaian dengan Palestina, tidak akan pernah ada."
Setelah kunjungan Bennet ke AS, sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan Biden menegaskan kembali kepada Bennett dukungannya untuk solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina dan.
Biden menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah untuk meningkatkan kehidupan warga Palestina,” katanya.
Hubungan antara Israel dan PA, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki Israel, telah memburuk secara substansial dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Satu Juta Warga Palestina Telah Ditangkap Pasukan Israel sejak Perang Timur Tengah 1967
Dan kantor Bennett telah berulang kali menjelaskan bahwa koalisi ideologis Israel yang berbeda, yang mencakup politisi sayap kiri dan elang, tidak memiliki rencana untuk memulai babak baru pembicaraan damai.
Tetapi pejabat tinggi Israel telah mengindikasikan keinginan untuk meningkatkan PA di tengah kekhawatiran atas konflik baru dengan Hamas, kelompok yang memerintah di Jalur Gaza, daerah kantong Palestina yang diblokade Israel yang terpisah dari Tepi Barat.
Serangan 11 hari Israel di Gaza pada Mei menewaskan 265 orang di Gaza. Di Israel, 13 orang meninggal. Konfrontasi tetap ada meskipun ada gencatan senjata yang ditengahi Mesir. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)