Baca tanpa iklan
Beberapa juga memberikan pelatihan militer untuk militan dan tempat yang aman bagi para pemimpin oposisi.
Pemerintah Persatuan Nasional mengatur panggung untuk eskalasi kekerasan ketika pada 7 September, menyerukan pemberontakan nasional, menyatakan "perang defensif rakyat".
"Sulit untuk mengatakan apakah itu akan produktif dan apa konsekuensi jangka panjangnya,” kata Christina Fink, seorang profesor Hubungan Internasional di Universitas George Washington di Washington, menanggapi perlawanan tersebut.
"Rezim tentu memiliki keunggulan dalam hal keahlian militer, senjata, peralatan, dan tenaga kerja. Militer menderita karena perlawanan, tetapi apakah taktik ini akan mengakibatkan militer kebobolan, masih tidak jelas," kata Fink.
Dia dan pengamat lain menunjukkan, oposisi terus menerapkan tekanan tanpa kekerasan juga, seperti menolak membayar tagihan listrik, yang menyangkal rezim sangat membutuhkan uang tunai.
Perlawanan datang dalam berbagai bentuk dan bentuk di seluruh Myanmar, kata Aung Kyaw Moe, direktur eksekutif Pusat Integritas Sosial Myanmar, yang mempromosikan pluralisme, keragaman, dan inklusi.
"Pasukan junta berperang karena tentara harus mengikuti rantai komando, dan pasukan pertahanan rakyat berperang karena ingin mempertahankan demokrasi dari kediktatoran," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan Kecam Serangan Terhadap Perempuan Pembela HAM di Afghanistan dan Myanmar
Tentara telah gagal untuk menang sejauh ini karena begitu banyak orang yang rela kehilangan segalanya untuk mengatasi kekuasaan militer, lanjut Fink.
Menurut Fink, kemarahan dan kebencian warga sipil terhadap militer sangat dalam.
Hal itu karena hasil pemilihan sangat jelas menunjukkan keinginan rakyat, dan militer malah mengambilnya.
Kemarahan mereka juga meningkat karena militer telah bertindak sangat brutal terhadap warga sipil, termasuk anak-anak.
"Orang-orang tidak hanya mendengar tentang ini (kekerasan) tetapi juga melihat gambar-gambar grafis yang mendokumentasikan ini di media sosial," kata Fink.
Baca artikel lain seputar Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina)