Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kantor Hak Asasi Manusia PBB mendesak Venezuela untuk melakukan penyelidikan independen atas kematian mantan menteri Raul Baduel.
Baduel merupakan seorang pembangkang terkemuka yang dianggap sebagai tahanan politik oleh oposisi Venezuela.
PBB mengatakan kesedihannya atas kematian Baduel.
"Kami sangat sedih dengan kematian Raul Baduel dalam tahanan," kata kantor yang dipimpin oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, di Twitter pada Rabu (13/10/2021).
Kemudian PBB mendesak penyelidikan independen atas kematian Baduel.
Baca juga: Mantan Menteri Venezuela yang Dipenjara, Raul Baduel, Meninggal karena Covid-19
Baca juga: Pria di Norwegia Serang Warga dengan Busur dan Anak Panah, 5 Orang Tewas dan 2 Terluka
"Kami menyerukan #Venezuela untuk memastikan penyelidikan independen, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin akses ke perawatan kesehatan bagi para tahanan, mempertimbangkan langkah-langkah alternatif penahanan, dan membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang," ucapnya, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.
Sementara itu, keluarga Baduel mengatakan mereka mengetahui kematiannya melalui Twitter.
Istri Baduel, Cruz Zambrano de Baduel mengatakan, dirinya belum menerima kabar apa pun terkait kematian suaminya.
"Saya belum menerima telepon dari siapa pun oleh pemerintahan," kata istrinya, kepada saluran internet EVTV.
Cruz Zambrano de Baduel menambahkan, dia skeptis bahwa suaminya, yang terakhir dia temui empat minggu lalu, telah tertular Covid-19.
Sebelumnya, Jaksa Agung Venezuela mengatakan, Raul Baduel, yang menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah Hugo Chavez, meninggal karena Covid-19 pada Selasa (12/10/2021).
"Kami menyesalkan kematian Raul Isaias Baduel karena gagal jantung-pernapasan, karena Covid-19."
"Padahal ia sudah menerima perawatan medis yang sesuai dan telah mendapatkan dosis pertama vaksin," kata jaksa agung Tarek Saab dalam sebuah posting Twitter, seperti dikutip dari CNA.
Namun, Saab tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keberadaan Baduel saat dia meninggal.
Tidak diketahui pasti, Baduel meninggal di rumah sakit atau di penjara.
Dia telah ditahan di sebuah situs polisi intelijen Sebin.
Kelompok hak asasi manusia menyalahkan pemerintah atas kematiannya.
"Dengan kematian Raul Isaias Baduel, (berarti) ada sepuluh tahanan politik yang meninggal dalam tahanan," kata aktivis Gonzalo Himiob di Twitter.
"Tanggung jawab atas kehidupan dan kesehatan setiap tahanan berada pada negara."
Baca juga: Kasus Bunuh Diri Anak di Jepang Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi Covid-19
Baca juga: Kim Jong Un Sebut Persenjataannya Hanya untuk Pertahanan, Salahkan Tekanan dari AS dan Korea Selatan
Tahun lalu, putri Baduel mengatakan kepada Reuters, ayahnya belum diadili atas tuduhan tahap kedua terhadapnya.
Pengacara Baduel disebut tidak dapat mengakses berkas kasusnya.
Profil Raul Baduel
Raul Isaias Baduel lahir 6 Juli 1955 di Venezuela.
Dikutip dari Military Wikia, Baduel merupakan pensiunan jenderal dan mantan Menteri Pertahanan di bawah Presiden Hugo Chavez.
Baduel adalah anggota Chavez MBR-200 yang bergabung pada Desember 1982.
Pada 1993, Baduel menghadiri School of Americas, sebuah sekolah pelatihan perwira untuk perwira militer Amerika Latin yang dijalankan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat.
Dia memiliki peran penting dalam memulihkan Chavez ke puncak kekuasaan setelah upaya kudeta Venezuela 2002.
Pada 2007, Baduel meninggalkan posisinya sebagai Menteri Pertahanan.
Chavez mengatakan telah mencopot Baduel dari jabatannya karena dia tidak dapat menjelaskan beberapa hal yang tidak beres.
Setelah pensiun sebagai Menteri Pertahanan, ia muncul pada 2007 sebagai pemimpin oposisi.
Saat itu, secara terbuka, Baduel memutuskan hubungan dengan Chavez dan mengumumkan penentangannya terhadap perubahan konstitusi yang diusulkan dalam referendum konstitusi 2007.
Pada Oktober 2008, seorang jaksa militer mengatakan, Baduel dituduh melakukan korupsi sekitar $ 14 juta selama masa jabatannya sebagai menteri pertahanan, dalam transaksi yang melibatkan pembelian peralatan militer.
(Tribunnews.com/Yurika)