Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Brasil, Jair Bolsonaro terancam didakwa pembunuhan massal karena penanganannya selama pandemi Covid-19.
Senator yang memimpin penyelidikan kongres terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Brasil merekomendasikan Presiden Jair Bolsonaro didakwa pembunuhan karena pemerintahannya diduga melakukan kesalahan yang menyebabkan ribuan orang meninggal.
Bolsonaro menolak penyelidikan itu dan menduga hal itu memiliki motif politik.
Dilansir Reuters, senator oposisi Renan Calheiros telah menyusun dokumen setebal 1.200 halaman untuk komisi Senat yang melakukan penyelidikan.
Dokumen itu menuduh Bolsonaro telah menolak peluang mendapatkan vaksin Covid-19 lebih awal, menunda program vaksinasi, hingga menyebabkan 95.000 warga meninggal.
Baca juga: Mengaku Bosan Ditanya Soal Kematian Covid-19, Presiden Brasil: Coba, di Negara Mana Orang Tak Mati?
Baca juga: Menkes Brasil Positif Covid-19, Presiden Bolsonaro Jalani Karantina Sepulangnya dari Sidang Umum PBB
Laporan itu juga mengatakan bahwa Presiden Brasil ini melakukan tindakan berdasarkan "kepercayaan yang tidak berdasar pada teori kekebalan kelompok oleh infeksi alami dan adanya pengobatan."
Menurut laporan CNN, kutipan draf itu menuduh Bolsonaro dan pejabat pemerintah lainnya membiarkan virus corona menyebar ke seluruh populasi dengan harapan mencapai kekebalan kawanan.
Kendati demikian, laporan ini masih perlu dipilih oleh komisi Senat dan dapat diveto serta diubah.
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung minggu depan.
Sebelumnya pada Selasa, Presiden Bolsonaro mengatakan kepada para pendukungnya bahwa penyelidikan itu adalah "lelucon".
Dia mengaku tidak khawatir dengan hal tersebut.
Laporan itu juga mengatakan dakwaan harus diajukan kepada tiga putra Bolsonaro yakni Senator Flavio, wakil federal Eduardo, dan anggota dewan kota Carlos.
Menurut dokumen, ketiga orang ini dituding menyebarkan informasi yang salah terkait Covid-19.
Lebih lanjut, laporan ini mengatakan bahwa Presiden Bolsonaro bertanggung jawab atas kesalahan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.