Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Yunani menjadi negara terbaru di Uni Eropa (UE) yang memberlakukan pembatasan/lockdown pada warga yang tidak vaksinasi Covid-19, di tengah laporan lonjakan infeksi virus corona dalam beberapa pekan terakhir.
Melalui pidato yang disiarkan televisi Yunani, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan mulai Senin (22/11/2021), sebagian besar orang-orang yang tidak divaksinasi akan dilarang keluar atau masuk ke ruang publik, termasuk restoran, bioskop, museum, dan pusat kebugaran, bahkan jika mereka dinyatakan negatif Covid-19.
Dilansir Al Jazeera, capaian vaksinasi di Yunani saat ini sekitar 62 persen dari populasi sekitar 11 juta orang.
Baca juga: Yunani Tuduh Turki Mendorong Migran ke Perairannya
Baca juga: Perketat Pembatasan, Perdana Menteri Slovakia: Lockdown untuk yang Tidak Divaksinasi
Pihak berwenang mengharapkan naik sekitar 70 persen sebelum musim dingin Eropa tiba pada akhir tahun.
“Ini memang pandemi bagi mereka yang tidak vaksinasi,” kata Mitsotakis.
“Yunani berduka atas kerugian yang tidak perlu karena tidak memiliki tingkat vaksinasi seperti negara-negara Eropa lainnya.”
Di bawah aturan baru di Yunani, sertifikat vaksinasi bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun akan berlaku selama tujuh bulan setelah dikeluarkan.
Hal ini merupakan upaya mendorong mereka untuk mendapatkan suntikan booster.
Mitsotakis menambahkan, bagi jemaah yang menghadiri ibadah di gereja akan diizinkan masuk melalui tes negatif.
Baca juga: BPOM Beri Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covovax di Indonesia, Digunakan untuk Usia 18 Tahun ke Atas
Lebih jauh, angka kematian terkait virus corona di Yunani melampaui 17.000 jiwa.
Dalam pernyataan terpisah, Alexis Tsipras, pemimpin partai oposisi utama Syriza, menuduh Mitsotakis bertanggung jawab atas tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yunani.
Negara itu melaporkan 7.317 infeksi baru dan 63 kematian pada Kamis (18/11/2021).
Sehingga, total infeksi sejak awal pandemi menjadi 861.117 dan jumlah total kematian menjadi 17.075.
Sebelumnya pada bulan November, pemerintah telah memberlakukan beberapa pembatasan pada warga yang tidak vaksinasi, tetapi telah mengizinkan mereka mengakses sebagian besar layanan, asalkan mereka dinyatakan negatif.