TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin telah mengumumkan bahwa Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai wilayah yang merdeka.

Donetsk dan Luhansk, yang kemerdekaannya diakui oleh Rusia pada hari Senin (21/2/2022), terletak di sabuk karat di Ukraina timur.

Kedua wilayah memisahkan diri dari kendali pemerintah Ukraina pada tahun 2014, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Sejak itu, lebih dari 14.000 orang tewas dalam pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia.

Baca juga: Putin Kerahkan Pasukan Perdamaian ke Ukraina Timur, AS: Rusia Buat Alasan untuk Perang

Baca juga: Penduduk di Kota Donetsk Merayakan Pengakuan Rusia Atas Kemerdekaan Republik Donetsk

Mengenal Donetsk dan Luhansk

Donetsk, dikelilingi oleh tumpukan terak, adalah kota utama di cekungan pertambangan Donbas.

Dulu bernama Stalino, itu adalah pusat industri berpasir yang didominasi oleh pertambangan.

Donetsk juga merupakan salah satu pusat penghasil baja utama di Ukraina.

Wilayah tersebut memiliki dua juta penduduk.

Sementara Luhansk, sebelumnya bernama Voroshilovgrad, juga merupakan kota industri berpenduduk 1,5 juta jiwa.

Mereka dikelompokkan di cekungan, di perbatasan dengan Rusia di tepi utara Laut Hitam, rumah bagi cadangan batu bara yang besar.

Kehadiran penutur bahasa Rusia muncul karena banyak pekerja Rusia dikirim ke sana setelah Perang Dunia II selama era Soviet.

Konflik Sejak 2014

Donetsk dan Luhansk telah terkunci dalam konflik bersenjata dengan tentara Ukraina sejak pemberontakan bersenjata yang didukung Kremlin menyusul pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014.

Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, yang diproklamasikan setelah referendum, tidak diakui oleh komunitas internasional.

Ukraina dan Barat mengatakan Rusia menghasut pemberontakan timur, mengerahkan senjata dan pasukan melintasi perbatasan untuk mendukung mereka.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Senin bahwa dia mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.

Donbas juga berada di jantung pertempuran budaya antara Kyiv dan Moskow, yang mengatakan bahwa wilayah tersebut, sebagian besar Ukraina timur, berbahasa Rusia dan perlu dilindungi dari nasionalisme Ukraina.

Perjanjian Damai

Upaya untuk menyelesaikan konflik di Ukraina timur, yang ditetapkan dalam perjanjian Minsk 2015, menemui jalan buntu.

Ukraina dan separatis masing-masing menuduh yang lain melakukan pelanggaran.

Serangkaian gencatan senjata telah gagal karena pelanggaran berulang oleh pihak yang berperang.

Baca juga: Pengakuan Rusia Atas Kemerdekaan Luhansk dan Donetsk Rontokkan Mata Uang Kripto

Baca juga: Pasar Asia Tenggelam Buntut Meningkatnya Ketegangan Rusia vs Ukraina

Alur politik dari kesepakatan tersebut, yang meramalkan otonomi tingkat besar untuk daerah pemberontak dan pemilihan lokal di bawah hukum Ukraina, tetap menjadi surat mati, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan atas kegagalan tersebut.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengecam pengakuan Rusia atas republik separatis sebagai "pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas Ukraina".

Pemimpin Donetsk dan Luhansk

Masing-masing dari kedua republik tersebut mencari otonomi penuh dari pemerintah pusat dan memproklamirkan diri sebagai presiden.

Denis Pushilin, terpilih pada 2018 pada pemilihan yang disengketakan oleh Ukraina, adalah pemimpin yang disebut Republik Rakyat Donetsk.

Sementara Leonid Pasechnik adalah pemimpin wilayah separatis Luhansk.

Banyak panglima perang dan pejabat separatis telah tewas selama beberapa tahun terakhir dalam serangan, korban pertikaian atau dalam operasi oleh pasukan Ukraina, menurut laporan yang tidak dapat diverifikasi.

Pemimpin pemberontak Donetsk Alexander Zakharchenko, tewas dalam pemboman di sebuah kafe Donetsk pada Agustus 2018, adalah korban pemberontak paling menonjol dalam konflik hingga saat ini.

(Tribunnews.com/Yurika)