TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis di Ukraina timur, Donetsk dan Luhansk.

Pada Senin (21/2/2022) malam, Putin memerintahkan pasukan untuk menjaga perdamaian wilayah yang memisahkan diri dari Donetsk dan Luhansk.

Pengakuan Putin tersebut telah menuai kecaman dunia internasional.

Kepala Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg menyebutnya sebagai pelanggaran perjanjian internasional.

Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi keuangan terhadap wilayah pemberontak dan memperingatkan lebih banyak sanksi jika perlu.

Baca juga: Hubungan dengan Rusia Memanas, 10 Maskapai Hentikan Penerbangan ke Ukraina

Lain halnya dengan China, yang merupakan salah satu sekutu terdekat Rusia, duta besar China untuk PBB Zhang Jun mengungkapkan tanggapan yang berbeda dengan NATO dan AS.

Adapun berikut tanggapan China hingga reaksi sejumlah pemimpin negara, NATO, dan PBB terhadap pengakuan Putin, dilansir Aljazeera:

China

Kepada Dewan Keamanan PBB, Zhang Jun mengatakan China tidak memihak Rusia maupun Ukraina.

Beijing malah menyerukan semua pihak untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu ketegangan.

"Situasi saat ini di Ukraina adalah akibat dari banyak faktor kompleks," kata Zhang Jun.

NATO

Stoltenberg mengutuk pengakuan Rusia untuk memberikan pengakuan kepada Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

"Saya mengutuk pengakuan Rusia untuk memberikan pengakuan kepada Republik Rakyat Donetsk yang diproklamirkan sendiri dan Republik Rakyat Luhansk," katanya.

Menurut Stoltenberg, pengakuan Putin semakin merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

Selain itu juga mengikis upaya menuju penyelesaian konflik dan melanggar perjanjian Minsk, di mana Rusia adalah salah satu pihak, tambah Stoltenberg.

Baca juga: Mengenal Donetsk dan Luhansk, Wilayah Separatis Ukraina yang Diakui Merdeka oleh Rusia

AS

Presiden AS Joe Biden sangat mengutuk pengakuan Putin yang mengaku mengakui kemerdekaan wilayah timur Ukraina, kata Gedung Putih.

Biden juga mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa AS akan merespons dengan cepat dan tegas tindakan Rusia.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS mengantisipasi langkah seperti ini dari Rusia dan siap untuk segera merespons.

"Presiden Biden akan segera mengeluarkan Executive Order (EO) yang akan melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang AS ke, dari, atau di wilayah separatis," kata Psaki,

Lebih lanjut, Psaki menekankan langkah-langkah ini terpisah dari dan akan menjadi tambahan untuk langkah-langkah ekonomi cepat dan berat yang telah dipersiapkan dalam koordinasi dengan Sekutu dan mitra jika Rusia tetap melanjutkan serangan ke Ukraina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dukungan AS untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Jerman

Melalui akun Twitter-nya, Menteri Luar Negeri Jerman Christian Lindner mengungkapkan tanggapannya atas pengakuan Putin.

Lindner mengatakan pengakuan tersebut tidak hanya akan merugikan Putin, tetapi juga rakyat Rusia.

"Ini akan membuat #NATO dan #EU semakin dekat sebagai komunitas nilai. Bersatu dalam solidaritas dengan #Ukraina dan percaya pada hukum," tulisnya.

PBB

Juru bicara Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Antonio Guterres menganggap pengakuan Putin sebagai pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.

"Sekretaris Jenderal menganggap pengakuan Federasi Rusia sebagai pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata juru bicara itu.

"PBB, sejalan dengan resolusi Majelis Umum yang relevan, tetap sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina, di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional."

Iran

Juru bicara kementerian luar negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan Iran mengamati dengan cermat perkembangan di Ukraina, menyerukan semua pihak untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam tindakan apa pun yang akan meningkatkan ketegangan.

"Sayangnya, campur tangan NATO dan gerakan provokatif yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah membuat kondisi di kawasan itu lebih rumit," tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, pengakuan Putin telah melanggar komitmennya dan merusak kedaulatan Ukraina.

Melalui akun Twitter-nya, Macron mengutuk pengakuan tersebut.

"Saya mengutuk pengakuan ini. Saya telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan sanksi Eropa," tulisnya.

Baca juga: Putin Kerahkan Pasukan Perdamaian ke Ukraina Timur, AS: Rusia Buat Alasan untuk Perang

Inggris

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan negaranya akan terus mendukung rakyat Ukraina dengan paket sanksi yang sangat kuat.

"Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas Ukraina penolakan terhadap proses Minsk dan perjanjian Minsk," katanya.

Sementara Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pengakuan Putin telah menandakan berakhirnya proses Minsk dan merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

"Kami tidak akan membiarkan pelanggaran Rusia terhadap komitmen internasionalnya dibiarkan begitu saja," katanya.

Komisi Eropa

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pengakuan kemerdekaan dua wilayah separatis di Ukraina adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, integritas wilayah Ukraina dan perjanjian Minsk.

"Uni Eropa dan mitranya akan bereaksi dengan persatuan, ketegasan, dan dengan tekad dalam solidaritas dengan Ukraina," katanya.

Polandia

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan pengakuan kemerdekaan tersebut adalah pelanggaran yang mencolok terhadap hukum internasional.

"Ini adalah tindakan agresi terhadap Ukraina, yang harus ditanggapi dengan tegas dalam bentuk sanksi segera," katanya.

Turki

Kementerian Luar Negeri Turki tidak menaggapi konflik Rusia-Ukraina dengan mendesak warganya untuk segera meninggalkan wilayah timur Ukraina.

"Mengingat perkembangan terakhir, kami sangat mendesak warga kami untuk meninggalkan wilayah Timur Ukraina," kata kementerian itu.

"Kami merekomendasikan warga kami untuk menghubungi Kedutaan Besar kami di Kyiv bila diperlukan."

Baca juga: Pasar Asia Tenggelam Buntut Meningkatnya Ketegangan Rusia vs Ukraina

Jepang

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan tindakan Rusia melanggar kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial dan tidak dapat ditoleransi.

Kishida mengatakan, jika invasi terjadi, Jepang akan mengoordinasikan respons yang kuat, di anataranya termasu sanksi dan berkoordinasi dengan G7.

"Jika invasi terjadi, kami akan mengoordinasikan respons yang kuat, termasuk sanksi, berkoordinasi dengan G7 dan komunitas internasional sambil memantau situasi dengan cermat," tambahnya.

India

Duta Besar India untuk PBB mendesak semua pihak untuk menunjukkan "penahanan" dalam menghadapi ketegangan yang meningkat.

"Prioritas langsung adalah de-eskalasi ketegangan, dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan yang sah dari semua negara dan bertujuan untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan dan sekitarnya," kata TS Tirumurti.

Australia

Perdana Menteri Scott Morrison mengecam klaim "omong kosong" Putin yang menyebut pasukan yang dikirim ke Ukraina timur adalah penjaga perdamaian.

"Kita tidak bisa membiarkan ancaman kekerasan digunakan untuk mencari keuntungan dari posisi bangsa di atas yang lain," katanya.

"Itu bukan tatanan dunia damai yang akan mencapai itu. Jadi, penting bagi negara-negara yang berpikiran sama yang mengecam perilaku semacam ini untuk tetap bersatu."

Baca juga artikel lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Ica)