TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menegaskan pentingnya kemitraan RI – Eropa dalam mempercepat pemulihan ekonomi, dengan diselenggarakannya Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) pada 1 Maret lalu.

Retno menegaskan IEBF sebagai platform penguatan kemitraan menuju pemulihan ekonomi yang lebih kuat yang perlu didukung pendanaan yang memadai, alih teknologi, keahlian dan digitalisasi.

Namun, Menlu mengingatkan pentingnya menghindari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan isu lingkungan.

“Kolaborasi dengan mitra-mitra di Eropa menjadi kunci penting untuk mencapai target tersebut,” kata Menlu dalam pernyataannya.

Baca juga: Mayoritas WNI yang Dievakuasi dari Ukraina Jalani Karantina di Wisma Pasar Rumput daripada Hotel

Baca juga: Masih Ada WNI Belum Kembali ke Tanah Air Karena Terjebak di Medan Tempur dan Positif Covid 

Menlu juga menyebutkan 3 prioritas kerjasama yaitu kemitraan yang mendukung peran Indonesia dalam rantai pasok kesehatan dan sebagai hub dalam produksi farmasi dan vaksin di Kawasan; transformasi digital; dan percepatan transisi energi. 

IEBF yang mengambil tema Enhancing Partnership for Stronger Economic Recovery.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kerjasama ekonomi khususnya bidang kerja sama yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia dan prioritas Keketuaan Indonesia di G20.

Yaitu kerjasama bidang kesehatan dan pemajuan peran industri farmasi, transisi energi, serta penguatan rantai pasokan dunia. 

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina, Muhammadiyah Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Propaganda Kedua Pihak

Baca juga: Menko PMK Minta Validasi Data Pengungsi Korban Gempa Sumatera Barat Dipercepat

IEBF mencatat potensi transaksi perdagangan senilai USD 57,2 juta, termasuk USD 6,8 juta yang sudah terealisasikan.

Selain itu, IEBF juga dimanfaatkan untuk mendorong realisasi potensi investasi sejak semester II 2021 sebesar USD 22,38 miliar dari di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, industri, hospitality, manufaktur, makanan dan minuman, jasa, pertambangan, perumahan, dan infrastruktur. 

Pada kesempatan IEBF, juga telah ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) mengenai Jaminan Produk Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria.

MoU ini menjadi terobosan untuk memperluas akses produk halal Indonesia ke Hongaria dan negara Uni Eropa lainnya, sekaligus mendukung transfer pengalaman dan kapasitas mengenai pemeriksaan produk halal di Hongaria.