TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menekankan bahwa AS dan NATO tidak akan melawan Rusia di Ukraina.

Biden menilai, intervensi pihaknya dan sekutu berpotensi menimbulkan Perang Dunia III.

"Kami akan terus berdiri bersama dengan sekutu kami di Eropa dan mengirim pesan yang tidak salah lagi."

"Kami akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO dengan kekuatan penuh dari NATO yang bersatu," kata Biden setelah mengumumkan sanksi tambahan terhadap Rusia, Jumat (11/3/2022).

"Kami tidak akan berperang melawan Rusia di Ukraina. Konflik langsung antara NATO dan Rusia adalah Perang Dunia III, sesuatu yang harus kami cegah," jelas Biden.

Ini adalah peringatan paling keras Biden terhadap berbagai pertanyaan apakah eskalasi di Ukraina akan memicu tanggapan militer AS.

Baca juga: Presiden Zelensky Minta Ibu-ibu Rusia Tidak Mengirim Anaknya Berperang di Ukraina

Baca juga: PBB Tak Temukan Bukti soal Tuduhan Rusia Ihwal Operasi Senjata Biologis di Ukraina

Dilansir The Hill, beberapa anggota parlemen mendorong pemerintahan Biden untuk menetapkan zona larangan terbang di Ukraina. 

Gagasan ini telah ditolak Gedung Putih karena akan melibatkan AS dan pasukan sekutu secara langsung di medan perang.

Menetapkan zona larangan terbang, artinya militer AS harus menembak jatuh pesawat Rusia yang terbang di wilayah Ukraina, menurut seorang komandan militer.

"Jangan menipu diri sendiri: Tidak peduli apa yang Anda semua katakan, itu disebut Perang Dunia III, oke?" kata Biden.

Beberapa wartawan juga menanyakan apakah militer AS akan dikerahkan menyusul dugaan penggunaan senjata kimia oleh Rusia.

Namun Biden konsisten pada jawabannya, yakni tidak berniat mengirim pasukan ke Ukraina untuk melawan Rusia.

Ia memperingatkan bahwa intervensi berpotensi menimbulkan perang global yang berlarut-larut dan dikerahkannya kekuatan nuklir.

"Presiden dan mitra NATO kami tidak mengubah penilaian mereka tentang rencana mereka untuk mengirim pasukan AS," kata Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki pada Kamis (10/3/2022).

Biden pada Jumat mengatakan, Rusia akan membayar "harga yang mahal" jika melakukan serangan senjata kimia.

Sebelumnya, Polandia menawarkan akan mengirim 28 pesawat jet tempur ke Pangkalan Udara Ramstein AS di Jerman untuk dikerahkan ke Ukraina.

Juru bicara John Kirby mengatakan, jet yang berangkat dari pangkalan NATO harus terbang ke wilayah udara yang diperebutkan dengan Rusia.

Ide ini ditolak Gedung Putih karena khawatir akan menyeret AS secara langsung ke dalam konflik Rusia-Ukraina.

Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin mengizinkan 16.000 pejuang dari Timur Tengah bergabung dengan militer Rusia.

Berbicara pada pertemuan dewan keamanan Rusia, Putin mengatakan orang-orang di Timur Tengah yang ingin secara sukarela berjuang untuknya harus diizinkan.

Dalam sebuah video, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengritik Putin dengan menyebut 'preman dari Suriah' akan datang untuk membunuh orang 'di negeri asing'.

AS Jatuhkan Sanksi kepada Elite Rusia

Amerika Serikat terus memperluas sanksinya kepada elit-elit Rusia, terbaru menyasar keluarga juru bicara Presiden Vladimir Putin dan anggota parlemen.

Rusia menghadapi banyak sanksi sejak meluncurkan invasi pada 24 Februari, serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Mereka yang dikenai sanksi pada Jumat termasuk 10 orang di dewan VTB Bank, pemberi pinjaman terbesar kedua di Rusia, dan 12 anggota Duma, majelis rendah parlemen Rusia, kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Apakah Militer Rusia Gagal Seperti yang Dikatakan Ukraina? Eks Perwira AS: Kami Melihat Sebaliknya

Baca juga: 10 Kapal Perang Angkatan Laut Rusia Melewati Selat Tsugaru Hokkaido Jepang

Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menjadi sasaran pada 3 Maret, lapor Reuters. 

Sanksi ini meluas ke istri dan dua anaknya yang sudah dewasa.

Empat anggota dewan Novikombank, termasuk ketua Elena Georgieva, dan Manajemen ABR dan empat anggota dewannya, termasuk ketua Bank Rossiya Dmitri Lebedev dan Wakil Gubernur St. Petersburg Vladimir Knyaginin, juga menjadi sasaran sanksi.

Pada pertengahan Februari, majelis rendah parlemen Rusia memilih untuk meminta Putin mengakui dua wilayah separatis Ukraina sebagai wilayah merdeka.

Sebelas anggota dan pembicara Vyacheslav Volodin juga ditambahkan ke daftar sanksi pada Jumat lalu.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)