Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, MOSCOW – Penandatanganan kebijakan baru yang memerintahkan 134.500 warga Rusia untuk wajib militer resmi disahkan presiden, Vladimir Putin pada Kamis (31/3/2022).

Dengan pengesahan kebijakan tersebut nantinya para warga Rusia yang berjenis kelamin laki laki dengan usia 18-27 tahun, mulai diwajibkan untuk mengikuti pendidikan wajib militer per 1 April 2022.

Sebagai informasi Rusia sebenarnya sudah lama memberlakukan aturan wajib militer, tepatnya sejak abad ke-17.

Baca juga: Rusia Puji Sikap India, Tetap Netral Meski Didesak Barat untuk Minta Moskow Akhiri Perang Ukraina

Kegiatan tersebut dimaksudkan pemerintah dengan tujuan untuk mengantisipasi serangan musuh serta mempertahankan wilayah mereka dari ancaman bahaya.

Namun sejak adanya invasi Putin ke Ukraina, kini aturan wajib militer mulai gencar disosialisakan kembali oleh pemerintah Rusia hingga pihaknya merilis aturan baru.

Dimana dalam kebijakan tersebut, tertera jika pendidikan militer wajib dilakukan para pria muda Rusia selama 3,5 bulan dari yang sebelumnya 12 bulan.

Perubahan kebijakan ini pun sempat membuat publik bertanya-tanya jika aksi tersebut merupakan bagian operasi militer Putin untuk memperkuat pasukan militernya di Ukraina.

Beredarnya kabar tersebut langsung dibantah oleh menteri pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Pihaknya menjelaskan bahwa kegiatan wajib militer ini, bukanlah panggilan perang untuk invasi Ukraina, melainkan bagian dari rancangan musim semi tahunan Rusia.

Nantinya para pria muda Rusia yang mengikuti wajib militer akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan di pangkalan tugas hingga akhir Mei mendatang.

“Sebagian besar personel militer akan menjalani pelatihan profesional di pusat-pusat pelatihan selama tiga sampai lima bulan. Saya tekankan bahwa rekrutan tidak akan dikirim ke titik panas manapun,” tutur Shoigu dikutip dari Reuters.

Baca juga: Pejabat AS Pergi ke Sejumlah Negara untuk Menambah Tekanan kepada Rusia

Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pernyataan Mikhail Benyash, seorang pengacara yang mewakili beberapa anggota Garda Nasional Rusia.

Pihaknya menjelaskan jika dia dan beberapa orang lainnya yang berada dalam camp pelatihan, menolak perintah untuk pergi ke Ukraina.

Penolakan tersebut dilakukan Benyash lataran tidak adanya kesesuaian antara perintah Putin dengan hukum Rusia, dimana dalam dekrit baru tersebut dijelaskan bahwa wajib militer tersebut tidak dimaksudkan untuk kegaiatn berperang.