Penegasan disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Diplomat top Rusia juga menyatakan Moskow mengetahui rute yang digunakan untuk memasok senjata ke pihak Ukraina.

Pada Kamis (28/4/2022), DPR AS meloloskan RUU untuk memungkinkan Biden terlibat dalam kesepakatan pinjam meminjam peralatan militer dengan Ukraina dan negara-negara Eropa Timur lainnya.

Pemerintahan Biden telah memberi Ukraina bantuan keamanan senilai $3,4 miliar, termasuk lebih dari 5.500 rudal antitank, sejak Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari.

Rusia telah berulang kali mengecam aliran senjata yang terus-menerus ke Ukraina dari barat, dengan mengatakan hal itu menambah bahan bakar ke api dan menggagalkan proses negosiasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pekan lalu kementerian telah mencatat semua negara yang menyediakan senjata mematikan bagi Ukraina.

Rusia melancarkan operasi militer dengan tujuan untuk mengakhiri kejahatan perang yang dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil selama serangan delapan tahun terhadap orang-orang Donbass.

Peringatan Mantan Presiden Dmitri Medvedev

Mantan Presiden Rusia Dmitri Medvedev memperingatkan Jerman setelah parlemen negara itu menyetujui pengiriman senjata berat ke Ukraina

Medvedev, yang menjabat Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012, menyinggung bagaimana akhir Perang Dunia II bagi Jerman di masa lalu.

Lewat kanal Telegramnya, Medvedev memperingatkan sikap parlemen Jerman sekarang akan berakhir menyedihkan bagi mereka.

Sekutu dekat Presiden Vladimir Putin saat ini adalah Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia.

Pernyataan Medvedev muncul tak lama setelah Bundestag Jerman meloloskan mosi yang menuntut pemerintah federal di Berlin mengirimkan persenjataan berat dan lebih kompleks ke Kiev.

Dukungan itu diharapkan memperkuat Ukraina sehingga lebih siap empertahankan diri menghadapi serangan Rusia.

Dalam keputusan yang proposalnya berjudul "Pertahankan perdamaian dan kebebasan di Eropa, dukungan komprehensif untuk Ukraina," dokumen itu didukung 586 anggota parlemen.