TRIBUNNEWS.COM, BERLIN - Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck, mengatakan negaranya belum siap embargo total terhadap minyak dan gas Rusia.
Menurut pejabat itu, Berlin masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum mengambil langkah seperti itu.
Habeck mengatakan larangan prematur impor minyak Rusia dapat memicu kenaikan harga dan mungkin mengganggu rantai pasokan (barang).
“Kita perlu membangun infrastruktur lebih cepat” untuk mendatangkan pasokan alternatif,” kata Habeck di Berlin Kamis (12/5/2022) waktu setempat, dikutip Russia Today, Jumat (13/5/2022).
Baca juga: 5 Juta Buruh Jadi Korban Konflik Rusia, ILO Sebut Eropa akan Mengalami Krisis Tenaga Kerja
Baca juga: Rusia Beber Aktivitas Ilegal AS Kelola Lab Biotek di Ukraina, Clinton dan Hunter Biden Disebut
Baca juga: Konflik Rusia Vs Ukraina: Pasar Eropa dan Gazprom Pemilik Nord Stream 2 Sama-sama Ketergantungan
Jerman menetapkan langkah bertahap mengakhiri ketergantungannya pada sumber daya energi Rusia terkait operasi militer Moskow keUkraina.
Berlin berencana mengganti minyak dan batu bara Rusia pada akhir tahun ini dan berhenti membeli gas Rusia pada 2024.
Sejauh ini negara tersebut memenuhi permintaan Rusia sehubungan mekanisme pembayaran gas berbasis mata uang rubel. Dua importir gas utama Jerman, VNG dan Uniper, menyatakan kesiapan mereka
Cina Ingatkan Dewan Keamanan PBB
Di Markas PBB New York, Cina memberi tahu PBB tindakan menghukum Moskow tidak akan membawa perdamaian ke Ukraina
Kampanye sanksi barat menghukum Rusia atas konflik Ukraina akan menjadi bumerang, menyebabkan penderitaan di seluruh dunia.
Aksi itu sebaliknya, gagal mempromosikan perdamaian di bekas republik Soviet. Hal itu dikemukakan Wakil Duta Besar Cina untuk PBB, Dai Bing.
Dai Bing membuat komentarnya saat Dewan Keamanan bertemu membahas krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina.
Ia menyerukan satu-satunya solusi nyata konflik Ukraina adalah kesepakatan damai yang dinegosiasikan.
Dai Bing mendorong Rusia dan Ukraina bekerja sama untuk memungkinkan lebih banyak evakuasi warga sipil dan anak-anak.