TRIBUNNEWS.COM, BRUSSEL – Uni Eropa masih gagal mencapai kesepakatan paket sanksi ke Rusia akan mencakup embargo minyak dan gas dari negara itu.
Hungaria bersikeras menolak gagasan menyertakan embargo migas Rusia karena akan menghancurkan ekonomi negara itu.
Informasi ini diwartakan sejumlah media global, termasuk Bloomberg, Jumat (13/5/2022). Negosiasi untuk mencapai kesepakatan bulat masih akan dilakukan 16 Mei di Brussel.
Menurut Bloomberg, negara-negara UE masih berusaha untuk menyetujui paket sanksi secara penuh.
Beberapa negara anggota percaya keputusan tentang minyak Rusia harus ditunda.
Baca juga: Jerman Tak Siap Embargo Gas Rusia, Cina Ingatkan Ancaman Kelaparan Global
Baca juga: Menteri Keuangan Ukraina Serukan Embargo Total Terhadap Impor Minyak dan Gas Rusia
Baca juga: PM Jepang Tegaskan Larang Impor Minyak dan Embargo Semua Produk Rusia
Borrel Umumkan Nego Tak Berhasil
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban baru-baru ini mendesak agar setiap opsi untuk embargo minyak harus didiskusikan pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Jumat mengumumkan upaya larangan minyak sejauh ini tidak mencapai hasil.
“Jika tidak ada kesepakatan di tingkat duta besar, maka pada Senin para menteri ketika mereka berkumpul mereka harus memberikan dorongan politik,” kata Borrel.
“Saya yakin kita akan memiliki kesepakatan. Kami membutuhkannya dan kami akan memilikinya. Kita harus menghilangkan ketergantungan minyak dari Rusia,” imbuhnya dikutip Reuters.
Sanksi Uni Eropa memerlukan dukungan suara bulat dari 27 negara, tetapi para duta besar tidak dapat mencapai kesepakatan tentang paket sanksi keenam.
Komisi Eropa mengusulkan untuk melarang impor minyak mentah Rusia mulai enam bulan setelah berlakunya paket sanksi keenam.
Impor produk minyak Rusia akan dihentikan total mulai 2023. Pada saat yang sama, Komisi Eropa mengizinkan Hongaria dan Slovakia, membeli minyak dari Moskow hingga akhir 2024.
Menurut sumber di markas Uni Eropa, bagaimanapun, Komisi Eropa harus mengkaji ulang sejumlah proposal terkait pemberlakuan embargo, spesifikasi dan kemungkinan pengecualian.