TRIBUNNEWS.COM - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui bahwa sanksi anti-Rusia berdampak pada ekonomi Jerman.
Scholz menyampaikan hal tersebut selama pidato acara pembukaan pameran dagang Hannover Messe pada Minggu (29/5/2022).
"Sanksi memukul kepemimpinan Rusia dan ekonomi Rusia dengan keras, dan itu semakin sulit setiap hari," ucapnya, dikutip Tass.
"Secara bersamaan, kami memastikan bahwa sanksi tidak memukul kami dan mitra kami di Eropa lebih keras daripada Rusia," ucapnya.
Baca juga: POPULER Internasional: Rusia Bantah Putin Sakit Kanker | Perebutan Kota Sievierodonetsk Ukraina
Baca juga: Pasukan Rusia & Ukraina Bertempur Sengit Perebutkan Sievierodonetsk, Saling Serang dari Jarak Dekat
"Adalah hal yang baik bahwa bisnis mendukung kebijakan ini. Saya tahu bahwa itu menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak perusahaan," lanjutnya.
"Kami berusaha untuk mencegah kerusakan yang lebih serius dengan bantuan pinjaman, premi dan paket bantuan yang ditargetkan."
"Meskipun demikian, kerugian tetap menjadi kenyataan. Tetapi saya akan mengatakan bahwa kerugian itu jauh lebih kecil daripada harga yang harus kita bayar jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin berhasil," terangnya.
Dia juga mengatakan, tujuan Jerman adalah mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin.
Baca juga: Mesir Pamerkan Artefak Kuno Berusia 2.500 Tahun yang Ditemukan di dalam Tanah Pemakaman Saqqara
Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari kepala republik Donbass.
Dia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi negara tersebut.
AS dan sekutunya menanggapi dengan sanksi berat dan meningkatkan pasokan senjata ke Kiev.
Baca juga: Menteri Luar Negeri Rusia Murka Presiden Vladimir Putin Dirumorkan Sakit Keras
Upaya Rusia lawan sanksi Barat
Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan cryptocurrency digunakan dalam pembayaran internasional, sebagai tanggapan terhadap sanksi yang dijatuhkan pihak Barat.
Dikutip Interfax, Kepala Divisi Kebijakan Keuangan di Kementerian Keuangan Rusia, Ivan Chebeskov membenarkan hal tersebut.