News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Rusia Vs Ukraina

Olaf Scholz Akui Sanksi Anti-Rusia Sebabkan Ekonomi Jerman Alami Kerugian

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Inza Maliana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Keuangan Jerman, Wakil kanselir dan kandidat Sosial Demokrat (SPD) untuk Kanselir Olaf Scholz menyampaikan pernyataan pers di markas besar partai di Berlin pada 27 September 2021, satu hari setelah pemilihan umum.

TRIBUNNEWS.COM - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui bahwa sanksi anti-Rusia berdampak pada ekonomi Jerman.

Scholz menyampaikan hal tersebut selama pidato acara pembukaan pameran dagang Hannover Messe pada Minggu (29/5/2022).

"Sanksi memukul kepemimpinan Rusia dan ekonomi Rusia dengan keras, dan itu semakin sulit setiap hari," ucapnya, dikutip Tass.

"Secara bersamaan, kami memastikan bahwa sanksi tidak memukul kami dan mitra kami di Eropa lebih keras daripada Rusia," ucapnya.

Baca juga: POPULER Internasional: Rusia Bantah Putin Sakit Kanker | Perebutan Kota Sievierodonetsk Ukraina

Baca juga: Pasukan Rusia & Ukraina Bertempur Sengit Perebutkan Sievierodonetsk, Saling Serang dari Jarak Dekat

Kanselir Jerman Olaf Scholz (kiri) berbicara dengan Menteri Kehakiman Marco Buschmann pada awal pertemuan kabinet keamanan di Kanselir di Berlin, pada 23 Februari 2022. (MICHELE TANTUSSI / POOL / AFP)

"Adalah hal yang baik bahwa bisnis mendukung kebijakan ini. Saya tahu bahwa itu menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak perusahaan," lanjutnya.

"Kami berusaha untuk mencegah kerusakan yang lebih serius dengan bantuan pinjaman, premi dan paket bantuan yang ditargetkan."

"Meskipun demikian, kerugian tetap menjadi kenyataan. Tetapi saya akan mengatakan bahwa kerugian itu jauh lebih kecil daripada harga yang harus kita bayar jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin berhasil," terangnya.

Dia juga mengatakan, tujuan Jerman adalah mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin.

Baca juga: Mesir Pamerkan Artefak Kuno Berusia 2.500 Tahun yang Ditemukan di dalam Tanah Pemakaman Saqqara

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu meninggalkan Lapangan Merah setelah parade militer Hari Kemenangan di Moskow tengah pada 9 Mei 2022. - Rusia merayakan ulang tahun ke-77 kemenangan atas Nazi Jerman selama Perang Dunia II. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari kepala republik Donbass.

Dia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi negara tersebut.

AS dan sekutunya menanggapi dengan sanksi berat dan meningkatkan pasokan senjata ke Kiev.

Baca juga: Menteri Luar Negeri Rusia Murka Presiden Vladimir Putin Dirumorkan Sakit Keras

Upaya Rusia lawan sanksi Barat

Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan cryptocurrency digunakan dalam pembayaran internasional, sebagai tanggapan terhadap sanksi yang dijatuhkan pihak Barat.

Dikutip Interfax, Kepala Divisi Kebijakan Keuangan di Kementerian Keuangan Rusia, Ivan Chebeskov membenarkan hal tersebut.

“Gagasan menggunakan mata uang digital dalam transaksi untuk penyelesaian internasional sedang dibahas secara aktif,” ujar Ivan Chebeskov, yang dikutip dari Cointelegraph.

Selama berbulan-bulan, pejabat Rusia melakukan pembicaraan untuk mengatur pasar kripto dan penggunaan mata uang digital di negara itu.

Baca juga: Terlibat Kasus Penyelundupan Dengan Rusia, Kargo Minyak Iran Disita Pemerintah Amerika

Ilustrasi Kripto Bitcoin. (Shutterstock)

Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai karena adanya perbedaan pendapat, di mana Kementerian Keuangan Rusia menentang seruan Bank Sentral negara itu untuk melarang total cryptocurrency di Rusia.

Menteri Perdagangan Rusia, Denis Manturov mengatakan Moskow berencana segera melegalkan pembayaran kripto.

Pada bulan April lalu, Kementerian Keuangan Rusia mendukung pengesahan RUU yang diberi judul “On Digital Currency”.

Pada bulan yang sama, Gubernur Bank Rusia Elvira Nabiullina mengakui sedang mempertimbangkan kembali sikap penolakannya terhadap aset digital.

Nabiullina mengatakan kripto sedang dipertimbangkan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak sanksi Barat terhadap ekonomi Rusia.

Belum ada kejelasan mengenai bagaimana Rusia dapat menggunakan aset digital untuk melawan sanksi Barat.

Ini mengingat pasar kripto yang tidak cukup besar untuk mendukung kebutuhan transaksi suatu negara yang berdaulat.

Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini