TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe, mengatakan bahwa Beijing akan memulai perang jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan.

Menurut laporan The Guardian, Fenghe disebut mengatakan hal ini kepada Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, ketika bertemu di sela-sela KTT keamanan Dialog Shangri-La di Singapura, Jumat (10/6/2022). 

Austin meminta China menahan diri dari tindakan destabilisasi lebih lanjut di Taiwan, demikian pernyataan AS usai putaran pertama pertemuan puncak tersebut.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengecam klaim China atas wilayahnya dan berterima kasih kepada AS karena terus memberi dukungan.

"Taiwan tidak pernah berada di bawah yurisdiksi pemerintah China, dan rakyat Taiwan tidak akan menyerah pada ancaman kekuatan dari pemerintah China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou.

Baca juga: China: AS Akan Bayar Harga Yang Tak Tertahankan, Jika Salah Langkah Soal Taiwan

Baca juga: Pesawat Militer China Jatuh di Daerah Pemukiman, Setidaknya 1 Orang Tewas

Departemen Pertahanan AS dalam pernyataannya juga mengatakan, Austin menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Menhan AS itu dikatakan "menentang perubahan sepihak terhadap status quo, dan meminta (China) untuk menahan diri dari tindakan destabilisasi lebih lanjut terhadap Taiwan".

Ketegangan antara Taiwan dan China belakangan ini meningkat, usai Beijing mengirim pesawat perangnya ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) pulau itu.

Mei lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam kunjungannya ke Jepang, bahwa Washington akan membela Taiwan secara militer jika diserang China.

Selama KTT di Singapura, Wei Fenghe dilaporkan memberi tahu Austin bahwa Beijing akan "menghancurkan hingga berkeping-keping setiap plot kemerdekaan Taiwan dan dengan tegas menjunjung tinggi penyatuan tanah air".

Dengan meningkatnya kekhawatiran atas ketegangan China-Taiwan serta perang di Ukraina, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyoroti hal ini dalam pidatonya.

"Dunia harus siap menghadapi kemunculan entitas yang menginjak-injak perdamaian dan keamanan negara lain dengan kekerasan atau ancaman tanpa menghormati aturan," katanya.

Dia tidak menyebut China dalam pidatonya, tetapi berulang kali menyerukan agar "tatanan internasional berbasis aturan" ditegakkan.

Kishida mengatakan, dia akan menyusun "rencana perdamaian Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka" pada musim semi mendatang.