Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, COLOMBO - Sri Lanka menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintah yang tidak penting sejak Senin kemarin.

Penutupan yang dilakukan selama dua pekan dilakukan dalam rangka menghemat 'cadangan bahan bakar terbatas'.

Langkah ini dilakukan saat International Monetary Fund (IMF) membuka pembicaraan dengan negara itu tentang kemungkinan pemberian dana talangan (bailout).

Dikutip dari laman Forbes India, Rabu (22/6/2022), negara berpenduduk 22 juta orang itu kini berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuknya setelah kehabisan devisa untuk membiayai produk impor yang paling penting termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Pada Senin lalu, sekolah-sekolah ditutup dan kantor-kantor pemerintah pun bekerja sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengurangi perjalanan dan menghemat bensin serta solar yang berharga.

Baca juga: Sri Lanka Kehabisan Pasokan BBM, Pemerintah Tutup Aktivitas Perkantoran dan Sekolah Dua Minggu

Sri Lanka telah menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan.

Hal ini akhirnya berkontribusi pada terjadinya protes massa selama berbulan-bulan dan terkadang disertai tindakan kekerasan.

Tuntutan massa pun hanya satu, yakni meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur.

Ribuan mahasiswa berbaris di banyak jalan di kota Colombo pada Senin lalu dan meneriakkan 'harus mundur', hal ini mengacu pada presiden yang mereka tuduh korupsi dan salah urus negara.

Baca juga: Ekonomi Sri Lanka Terhenti Setelah Pasokan Bahan Bakar Mengering

"Waktu bagi Gotabaya Rajapaksa untuk bersujud dengan bermartabat sudah lama berlalu. Sekarang kita harus mengusirnya," kata pemimpin mahasiswa yang melakukan aksi, Wasantha Mudalige.

Polisi pun menangkap 21 aktivis mahasiswa yang memblokir semua gerbang ke gedung Sekretariat Presiden saat mereka menyatakan bahwa Senin yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Rajapaksa sebagai 'hari berkabung' bagi bangsa itu.

Para petugas mengatakan para mahasiswa telah menghalangi Sekretaris Kementerian Keuangan Sri Lanka menghadiri pertemuan penting dengan para pejabat dari IMF.

Namun kantor Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menyampaikan pembicaraan dengan delegasi IMF yang sedang berkunjung serta diskusi langsung pertama sejak Sri Lanka meminta bailout pada April lalu, berjalan sesuai rencana.

Baca juga: Dihantam Krisis Ekonomi, Sri Lanka Hanya Miliki Stok BBM untuk Lima Hari