TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah militer atau junta Myanmar memindahkan pemimpin yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah ke sel isolasi di kompleks penjara di ibu kota Naypyidaw, Kamis (23/6/2022).

Juru bicara junta, Zaw Min Tun mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemindahan itu sesuai dengan hukum pidana Aung San Suu Kyi.

"Sesuai dengan hukum pidana (Aung San Suu Kyi) telah ditahan di sel isolasi di penjara sejak Rabu," kata Zaw Min Tun sebagaimana dikutip Channel News Asia.

Seperti diketahui, sejak dikudeta tahun lalu, Aung San Suu Kyi telah berada di bawah tahanan rumah di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Naypyidaw.

Peraih Nobel Perdamaian itu ditemani oleh beberapa staf rumah tangga dan anjingnya, menurut sumber yang mengetahui konflik tersebut.

Baca juga: Pakar PBB Ungkap Jumlah Kematian Anak-anak di Myanmar akibat Konflik

Dia meninggalkan tempat itu hanya untuk menghadiri sidang pengadilan di pengadilan junta yang bisa membuatnya dijatuhi hukuman penjara lebih dari 150 tahun.

Pengacara Aung San Suu Kyi telah dilarang berbicara kepada media dan wartawan dilarang menghadiri persidangannya.

Di bawah rezim junta sebelumnya, dia menjalani masa tahanan rumah di rumah keluarganya di Yangon.

Kini dia telah dituduh terlibat kasus korupsi, hasutan terhadap militer, melanggar aturan Covid-19 dan melanggar undang-undang telekomunikasi, dengan pengadilan menghukumnya 11 tahun penjara sejauh ini.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing telah mengizinkan Aung San Suu Kyi untuk tetap ditahan meskipun dia dihukum.

Tetapi pada hari Rabu, penguasa militer Myanmar tanpa penjelasan memerintahkan semua proses hukum terhadapnya dipindahkan dari ruang sidang ke penjara, kata sumber yang mengetahui kasusnya.

Sumber itu, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan sidang akan dialihkan ke pengadilan khusus baru di penjara Naypyidaw.

"Dinyatakan oleh hakim bahwa gedung baru untuk pengadilan telah selesai," tambah sumber itu.

Tiga pejabat hukum mengatakan pengacara Aung San Suu Kyi diberitahu pada hari Selasa bahwa bangunan tersebut telah selesai, dan semua sidang pengadilan yang tersisa akan diadakan di sana mulai hari Kamis.

Semua pejabat berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk merilis informasi apa pun tentang kasusnya.

Salah satu pejabat mengatakan junta bermaksud untuk menempatkannya di sel isolasi setelah hukuman pertamanya tahun lalu, tetapi harus menunggu sampai fasilitas baru di penjara utama di Naypyidaw selesai.

Ekonom Australia Sean Turnell, yang merupakan penasihat Aung San Suu Kyi, ditahan di penjara yang sama.

Sean Turnell dan Aung San Suu Kyi sedang dituntut dalam kasus yang sama di bawah Undang-Undang Rahasia Resmi, dengan ancaman hukuman penjara maksimum 14 tahun.

Keduanya akan muncul di pengadilan di dalam penjara pada hari Kamis.

Proses pengadilan maraton Aung San Suu Kyi berlangsung di balik pintu tertutup dengan hanya informasi terbatas yang dilaporkan oleh media pemerintah.

Perintah pembungkaman telah dikenakan pada pengacaranya, yang satu-satunya akses padanya adalah pada hari-hari persidangan.

Tidak jelas seberapa banyak Aung San Suu Kyi mengetahui krisis di negaranya, yang telah kacau balau sejak kudeta.

Junta terus berjuang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghadapi peningkatan perlawanan dari kelompok-kelompok milisi.

Sementara itu, negara-negara Barat telah menyebut hukuman terhadap Aung San Suu Kyi adalah palsu dan menuntut pembebasannya.

Pendukung dan kelompok hak Aung San Suu Kyi juga mengatakan tuduhan terhadapnya bermotivasi politik.

Baca juga: Junta Myanmar Tolak Banding, Aktivis dan Anggota Parlemen NLD akan Hadapi Hukuman Mati

Baca juga: Rayakan Tahun Baru Buddha, Junta Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan

Itu merupakan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil mencegah Aung San Suu Kyi kembali ke politik.

Banyak anggota senior pemerintahan dan partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Demokrasi Nasional (NLD), telah ditangkap dan diadili, dan beberapa menjadi terdakwa bersama dalam beberapa kasusnya.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah organisasi swasta yang melacak pembunuhan dan penangkapan pemerintah, total 11.174 orang saat ini ditahan karena dicurigai menentang dewan militer yang berkuasa.

Baca juga artikel lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)