TRIBUNNEWS.COM - Angkatan udara China mengirim jet tempur dan pesawat pengebom ke Thailand untuk latihan bersama dengan militer Thailand pada Minggu (14/8/2022).

Pelatihan itu akan mencakup dukungan udara, serangan ke sasaran darat dan pengerahan pasukan skala kecil dan besar, kata Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan yang diunggah di situs webnya.

Latihan Falcon Strike akan diadakan di Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Udorn di Thailand utara dekat perbatasan dengan Laos.

Jet tempur Thailand dan pesawat peringatan dini udara dari kedua negara juga akan ambil bagian.

Kegiatan militer China yang meluas di kawasan Asia-Pasifik telah mengkhawatirkan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Hal tersebut merupakan bagian dari persaingan strategis dan ekonomi yang berkembang yang telah mengobarkan ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Baca juga: Pejabat AS dan China Bahas Pertemuan Biden-Xi Jinping di Tengah Gesekan Taiwan

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengunjungi Thailand pada Juni sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat apa yang disebutnya "jaringan aliansi dan kemitraan tak tertandingi" Amerika di kawasan itu.

Lebih lanjut, latihan bersama China dan Thailand dilakukan saat AS mengadakan latihan tempur di Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Australia, Jepang dan Singapura.

Itu adalah iterasi terbesar dari latihan Super Garuda Shield sejak dimulai pada tahun 2009.

Pelatihan ini juga mengikuti pengiriman kapal perang, rudal, dan pesawat China ke perairan dan udara di sekitar Taiwan sebagai tanggapan mengancam atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim China sebagai wilayahnya.

Kurt Campbell, penasihat utama Presiden Joe Biden di Indo-Pasifik, mengatakan pada hari Jumat bahwa AS akan mengambil langkah tegas untuk mendukung Taiwan.

Di antaranya dengan mengirim kapal perang dan pesawat melalui jalur air selebar 160 kilometer yang memisahkan Taiwan dan China.

"Kami akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana hukum internasional mengizinkan, konsisten dengan komitmen lama kami terhadap kebebasan navigasi," kata Campbell sebagaimana dikutip AP News.

"Dan itu termasuk melakukan transit udara dan laut standar melalui Selat Taiwan dalam beberapa minggu ke depan."

(Tribunnews.com/Rica Agustina)