Ini mengindikasikan bahwa perubahan dan reformasi besar hanya bisa datang dari atas, atau dengan kata lain 'dari para pemimpin itu sendiri'.

Dorongan untuk 'reformasi dari atas' memaksa Gorbachev untuk memperkenalkan dua set reformasi yang fenomenal yakni 'Glasnost dan Perestroika'.

Tujuan utamanya adalah membuat pemerintah pusat dan ekonomi Soviet lebih efisien.

Lalu apa itu Perestroika dan Glasnost?

Perestroika atau restrukturisasi ditujukan untuk rekonstruksi ekonomi, sedangkan Glasnost memperkenalkan transparansi dan liberalisasi Rezim Soviet, seperti kebebasan berekspresi dan berbagi informasi.

Gorbachev pun mengakui ekonomi Soviet yang stagnan dan standar hidup yang buruk saat ia menjadi pemimpin Soviet.

Namun segera setelah itu, ia memperkenalkan sebuah laporan kepada Kongres Partai Komunis yang menyatakan perubahan revolusioner yang tak terhindarkan yaknk 'Uskorenye' atau percepatan modifikasi perencanaan pusat, Perestroika dan Glasnost.

Landasan politik dari reformasi ekonomi (Perestroika) dipresentasikan kemudian pada 1987, selama sidang pleno Komite Sentral Partai Komunis.

Pada tahun yang sama, Undang-undang (UU) BUMN negara itu pun disahkan.

Undang-undang itu menyatakan bahwa bisnis negara dapat menetapkan tingkat output tergantung pada permintaan konsumen dan perusahaan lainnya.

Sedangkan perusahaan diminta untuk memenuhi tuntutan pemerintah, namun mereka bebas untuk membuang sisa hasil mereka sesuai keinginan mereka.

Kendati demikian, negara mempertahankan kontrol atas alat-alat produksi untuk perusahaan-perusahaan ini, membatasi kapasitas mereka untuk mengadopsi akuntabilitas biaya penuh.

Perusahaan membeli input dari pemasok dengan tarif kontrak yang telah ditentukan dan menjadi swadana di bawah UU yang mewajibkan pembayaran pengeluaran seperti upah, pajak, perlengkapan dan pembayaran utang dengan keuntungan.

Ini juga memungkinkan kementerian Industri dan Pertanian yang berbeda untuk mengambil tanggung jawab perdagangan internasional di sektor-sektor dalam yuridiksi mereka, dibandingkan harus bekerja melalui birokrasi entitas Kementerian Perdagangan.