News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

PM Malaysia Sesalkan Kurangnya Tindakan PBB terhadap Krisis Myanmar

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

(FILES) Dalam file foto yang diambil pada 19 Agustus 2021, mantan wakil perdana menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob meninggalkan markas partai United Malays National Organization (UMNO. - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob telah menyatakan kekecewaannya kepada Dewan Keamanan PBB atas tanggapannya terhadap krisis politik yang berkelanjutan di Myanmar.

Situasi memburuk

Perdana menteri Malaysia menambahkan bahwa krisis telah memperburuk situasi bagi jutaan pengungsi dari Myanmar.

“Meskipun Malaysia bukan penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Malaysia, atas dasar kemanusiaan, menerima hampir 200.000 pengungsi Rohingya,” katanya.

Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh penting di kabinet dan partainya ditangkap oleh para pemimpin kudeta, dan sejak itu diadili atas berbagai tuduhan yang menurut para kritikus dibuat untuk menjauhkan mereka dari politik.

Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan awal pekan ini bahwa kondisi 54 juta penduduk Myanmar telah berubah dari "buruk menjadi lebih buruk menjadi mengerikan" sebagai akibat dari perebutan kekuasaan oleh militer.

Baca juga: Militer Myanmar Tembaki Sekolah yang Diklaim Jadi Markas Pemberontak, 6 Anak Tewas dan 17 Terluka

Selebaran dari Pauk Township News yang diambil dan dirilis pada 16 Juni 2021 ini menunjukkan sisa-sisa rumah setelah dibakar di desa Kin Ma di Pauk Township, wilayah Magway. Junta Myanmar dan penduduk desa bertukar tuduhan 16 Juni setelah sebuah desa diratakan hampir seluruhnya rata dengan tanah di pusat negara yang dilanda kudeta. (HANDOUT / PAUK TOWNSHIP NEWS / AFP)

Tanggapan internasional terhadap krisis yang disebabkan oleh kudeta militer telah “gagal”, kata Andrews kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Andrews juga melaporkan bahwa militer Myanmar telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan, kampanye yang disengaja terhadap warga sipil, dan pembunuhan.

Berita lain terkait dengan Krisis Myanmar

(Tribunnews.co/Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini