Pengumuman itu dilontarkan ketika Partai Konservatif yang memerintah Truss merosot dalam jajak pendapat di tengah krisis biaya hidup yang memburuk di Inggris.
Media Inggris menyamakan intervensi dramatis Hunt dengan kudeta. Sementara, The Telegraph menggambarkannya dalam bentuk kartun sebagai Generalissimo, sebutan untuk pangkat tertinggi dalam militer, yang "mengambil kendali sementara untuk menstabilkan situasi".
Oposisi Siap Menggantikan
Pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, menyatakan sudah waktunya oposisi mengambil alih pemerintahan di Inggris Raya.
Komentar ini merujuk situasi krisis ekonomi Inggris Raya yang diperparah kebijakan gagal Perdana Menteri Liz Truss.
Bahkan, Starmer mengeklaim sejumlah anggota Konservatif secara pribadi mengaku kepadanya bahwa sudah saatnya Partai Buruh mengambilalih pucuk pimpinan.
Suksesor Jeremy Corbyn ini pun mendesak anggota-anggota parlemen Konservatif untuk menentukan apakah akan mendahulukan kepentingan partai atau kepentingan negara.
"Saat ini, mereka (Konservatif) mendahulukan partai. Cukup banyak di antara mereka yang berkata, di balik layar, kami pikir pergantian pemerintahan ke Buruh mungkin ide bagus, tetapi tidak bagus bagi partai mereka," kata Starmer dalam program "Jeremy Vine Show" BBC sebagaimana dikutip The Guardian, Selasa (18/10/2022).
Starmer pun mendesak digelarnya pemilihan umum. Ia menyoroti kerapnya Konservatif mengganti perdana menteri dan menteri keuangan beberapa tahun belakangan.
"Mereka punya empat chancellor (setara menteri keuangan) dalam waktu empat bulan. Kita sekarang terlibat diskusi terbuka tentang apakah mereka (Konservatif) akan melakukan pergantian perdana menteri lagi -tiga perdana menteri dalam waktu tiga tahun," kata Starmer.
"Kita tidak bisa terus seperti ini, menyampingkan masyarakat, dan saya kira banyak orang sekarang merasa lebih berisiko untuk tetap seperti ini dibanding menggelar pemilihan umum, membentuk pemerintahan Buruh dan mengamankan ekonomi kita," pungkasnya.
Perdana Menteri Liz Truss disebut berada di ujung tanduk usai kebijakan ekonominya membuat kas negara minus dan memperparah krisis ekonomi negara itu.
Kebijakan pemotongan pajak oleh Truss tak didukung sumber dana memadai, sehingga justru menimbulkan ketidakpercayaan pasar dan membuat nilai tukar paun terhadap dolar AS anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah.