TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya menolak mengakhiri pemanggilan puluhan ribu orang Rusia untuk berperang di Ukraina.
Pada akhir pekan kemarin, Kementerian Pertahanan Kremlin mengumumkan berakhirnya mobilisasi parsial yang diumumkan Putin pertengahan September kemarin.
Namun aktivis hukum dan media Rusia mencatat bahwa hanya Putin yang memiliki wewenang untuk mengakhiri mobilisasi.
Dilansir The Guardian, pada Selasa (1/11/2022) Moskow mengumumkan Putin tidak akan menandatangani perintah apapun.
"Kami memberi tahu Anda bahwa keputusan itu tidak diperlukan," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.
"Mobilisasi parsial Rusia telah selesai," terangnya.
Baca juga: Rusia Hentikan Mobilisasi Parsial, Vladimir Putin Akui Kesalahan
Keputusan Moskow tampaknya mencapai dua tujuan.
Pertama, itu berarti bahwa Rusia yang telah dimobilisasi akan tetap bertugas sampai Kremlin mengakhiri invasi ke Ukraina atau keputusan terpisah dibuat untuk "memobilisasi" mereka.
Kedua, jika Kremlin memutuskan untuk memobilisasi lebih banyak orang Rusia, itu tidak memerlukan perintah presiden baru untuk melakukannya.
“Berakhirnya mobilisasi akan membebaskan pihak berwenang dari kemungkinan memulai mobilisasi lebih lanjut, jika diperlukan, tanpa perintah baru,” tulis Pavel Chikov, seorang pengacara hak asasi manusia dan ketua Kelompok Hak Asasi Manusia Internasional Agora.
“Berakhirnya mobilisasi akan secara otomatis memberikan semua tentara kontrak [dimobilisasi] hak untuk mengundurkan diri dari dinas militer.”
300.000 orang telah dikirim ke zona konflik
Baca juga: Rusia Tangguhkan Semua Kegiatan Mobilisasi, Militer Hanya akan Terima Sukarelawan
Dalam sebuah laporan pada hari Selasa, menteri pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan 87.000 dari 300.000 orang Rusia yang dimobilisasi telah dikirim ke zona konflik.
Banyak yang mengeluh karena dikirim ke sana tanpa pelatihan formal, dengan peralatan yang rusak, kekurangan senjata, dan perintah yang tidak jelas.
Sejumlah dari mereka dan keluarga mereka telah mengajukan banding ke Kremlin, mengeluhkan korupsi dan kelalaian.
“Perintah tentang penghentian mobilisasi parsial akan menenangkan masyarakat, tetapi tidak mungkin pihak berwenang memiliki rencana untuk melakukannya,” kata Chikov.
Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)