Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Laporan terbaru menunjukkan bahwa Korea Utara (Korut) kemungkinan telah menerima lebih dari 1 juta barrel minyak dari Rusia dalam delapan bulan terakhir.
Aktivitas tersebut diklaim melanggar sanksi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Analisis ini dipublikasikan oleh Open Source Centre yang berbasis di Inggris dan BBC pada hari Jumat (22/11/2024).
Menurut laporan tersebut, kapal tanker minyak Korea Utara telah melakukan lebih dari 40 kunjungan ke pelabuhan Vostochny di Timur Jauh Rusia sejak Maret.
"Puluhan citra satelit beresolusi tinggi dan data dari Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) menunjukkan kapal tanker Korea Utara berulang kali memuat minyak di terminal minyak di pelabuhan Vostochny," ungkap laporan itu.
Kementerian Luar Negeri Rusia belum memberikan tanggapan terkait isu ini, Reuters melaporkan.
Korea Utara terus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang membatasi impor produk minyak bumi olahan.
Berdasarkan sanksi yang ada, Pyongyang hanya diperbolehkan mengimpor 500.000 barrel produk olahan dalam setahun.
Hubungan Diplomatik Kian Mesra
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Korea Utara dan Rusia telah meningkat, yang ditandai dengan kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Korea Utara pada bulan Juni.
Keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama militer, yang telah menimbulkan kekhawatiran internasional, terutama dari AS, Kyiv, dan Seoul.
Baca juga: WSJ: Korea Utara Kirim Jenderal Misterius untuk Pimpin Prajuritnya di Rusia
Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa interaksi militer antara Rusia dan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional.
Meskipun Korea Utara belum mengonfirmasi pengiriman pasukan ke Rusia, mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut akan mematuhi hukum internasional.
Situasi Perang Rusia-Ukraina
Sementara itu, konflik Rusia-Ukraina terus memanas.
Dikutip dari The Guardian, Rusia baru-baru ini meluncurkan serangan rudal balistik ke kota Dnipro, menanggapi dukungan senjata dari AS dan Inggris kepada Ukraina.