TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 94 negara menyatakan mendukung resolusi PBB yang mendesak Rusia memberikan ganti rugi kepada Ukraina atas berbagai kerusakan yang ditimbulkan akibat perang yang dilakukannya saat menginvasi Ukraina sejak akhir Februari lalu.

Seruan itu disampaikan dalam sidang Majelis Umum PBB. Seruan tersebut meminta pertanggungjawaban Rusia karena melanggar hukum internasional dengan menginvasi Ukraina.

Konsekuensi yang direkomendasikan termasuk membayar ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya nyawa selama perang. Melansir Al Jazeera, resolusi yang disahkan pada hari Senin (14/11/2022) ini didukung oleh 94 dari 193 anggota majelis.

Disebutkan, Rusia yang menginvasi tetangganya pada bulan Februari, harus menanggung konsekuensi hukum dari semua tindakan yang salah secara internasional, termasuk memberikan ganti rugi atas cedera, termasuk kerusakan apa pun, yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

Sebanyak empat belas negara memberikan suara menentang resolusi tersebut, termasuk Rusia, China dan Iran. Sementara, 73 lainnya abstain, termasuk Brasil, India dan Afrika Selatan.

Tidak semua negara anggota memberikan suara. Itu adalah tingkat dukungan terendah dari lima resolusi terkait Ukraina yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB sejak invasi Rusia pada 24 Februari.

Resolusi tersebut mengakui kebutuhan untuk membentuk “mekanisme internasional untuk reparasi atas kerusakan, kerugian atau cedera”.

Resolusi ini juga merekomendasikan negara-negara anggota majelis, bekerja sama dengan Ukraina, membuat "daftar internasional" untuk mendokumentasikan klaim dan informasi tentang kerusakan, kehilangan atau cedera pada Ukraina dan pemerintah yang disebabkan oleh Rusia.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-267: Rudal Jatuh di Polandia, Diduga Bukan Serangan Moskow

Resolusi tersebut dikeluarkan menyusul penarikan Rusia dari kota Kherson setelah berbulan-bulan diduduki oleh Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melakukan perjalanan ke kota bagian tenggara pada hari Senin dan menuduh pasukan Rusia melakukan kejahatan perang di seluruh wilayah.

Baca juga: Jens Stoltenberg: Tidak Ada Indikasi Rusia Persiapkan Aksi Militer terhadap NATO

Sebuah komisi penyelidikan PBB mengatakan pada akhir September bahwa pihaknya telah menemukan serangkaian kejahatan perang Rusia di Ukraina, termasuk tindakan kekerasan terkait seksual dan gender yang dilakukan oleh beberapa tentara Rusia.

Resolusi Majelis Umum memiliki bobot simbolis, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan kepatuhan.

Rusia sangat marah

Mengutip BBC, menanggapi hal tersebut, Rusia marah besar dan menolak seruan internasional untuk membayar kerusakan perang yang ditimbulkannya di Ukraina.

Kremlin mengatakan akan berupaya untuk menghentikan langkah Barat menyita cadangan internasionalnya yang ditujukan untuk membayar ganti rugi.

Juru bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov menuduh Barat berusaha "meresmikan perampokan" dan melanggar aturan kepemilikan pribadi dan hukum internasional.

Baca juga: NATO: Insiden Rudal Nyasar ke Polandia Itu Tetap Salah Rusia, Bukan Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik resolusi tersebut, mengatakan bahwa ganti rugi yang dibayarkan oleh Rusia sekarang adalah "bagian dari realitas hukum internasional".

Menjelang pemungutan suara, Duta Besar Kyiv untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan kepada majelis bahwa Rusia telah menargetkan segalanya mulai dari pabrik hingga bangunan tempat tinggal dan rumah sakit dalam perang.

Selain membutuhkan dana untuk membangun kembali infrastruktur, dia mengatakan bahwa pemulihan tidak akan pernah lengkap tanpa rasa keadilan bagi para korban perang Rusia.

Dia menambahkan, "Ini saatnya meminta pertanggungjawaban Rusia."

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie | Sumber: Kontan