Baca tanpa iklan
Von der Leyen mengatakan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk denagn dukungan dari Perserikatan Bangas-Bangsa (PBB).
Karena Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB karena statusnya sebagai anggota tetap, pemungutan suara hanya dapat dilakukan di majelis umum PBB.
Rusia dengan keras menolak proposal tersebut, sehingga dokumen itu tidak akan memiliki legitimasi.
Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin Kunjungi Jembatan Kerch Krimea yang Dibom Oktober 2022
Komisi UE mengusulkan dua opsi.
Opsi pertama, membuat pengadilan internasional mandiri berdasarkan perjanjian multilateral.
Pilihan kedua, mengadakan pengadilan hibrida yang terintegrasi ke dalam sistem peradilan nasional dengan hakim internasional.
Dalam kedua kasus tersebut, restu PBB sangat penting.
“Kami siap untuk mulai bekerja dengan komunitas internasional untuk mendapatkan dukungan internasional seluas mungkin untuk pengadilan khusus ini,” kata Von der Leyen, Senin (5/12/2022), seperti diberitakan The Washington Post.
Pengadilan khusus itu akan menargetkan sejumlah kecil terdakwa, termasuk kepemimpinan politik Rusia Vladimir Putin dan pemimpin militer senior.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Artikel lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina