Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, ISLAMABAD - Panglima militer baru Pakistan melakukan perjalanan resmi pertamanya ke Arab Saudi saat Pakistan menghadapi krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Jenderal Syed Asim Munir telah mengikuti jejak para pendahulunya dalam mengunjungi Arab Saudi, sekutu dekat Pakistan dalam hal pertahanan dan ekonomi, melalui perjalanan perdananya ke luar negeri. Dia juga akan mengunjungi Uni Emirat Arab selama perjalanan luar negerinya.
“COAS akan bertemu dengan pimpinan senior kedua negara untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, kerja sama militer-ke-militer, dan hubungan bilateral yang berfokus pada masalah terkait keamanan,” kata media militer Iran, Inter-Services Public Relations (ISPR), yang dikutip dari Al Jazeera.
Baca juga: Pakistan Krisis Ekonomi, Mal dan Toko Kini Tutup Lebih Awal
Munir dilaporkan membahas kerja sama militer dengan menteri pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz di ibu kota Riyadh pada Kamis (5/1/2023), menurut Saudi Press Agency.
“Kami menekankan kemitraan strategis antara negara-negara persaudaraan kami, meninjau kembali hubungan militer dan pertahanan bilateral, dan membahas cara-cara untuk memperkuat kerja sama kami,” cuit Pangeran Khalid bin Salman di akun Twitter-nya.
Situasi Keuangan di Pakistan
Kunjungan Jenderal Munir ke Arab Saudi terjadi saat Pakistan menghadapi krisis ekonomi karena cadangan devisa negara itu mencapai kurang dari 6 miliar dolar AS, tingkat terendah sejak April 2014, yang hanya dapat menutupi biaya impor selama sebulan.
Inflasi di Pakistan telah meroket sementara negara itu juga berurusan dengan dampak dari bencana banjir pada tahun lalu yang mengakibatkan kerugian lebih dari 30 miliar dolar AS.
Awal pekan ini, Menteri Keuangan Pakistan Ishaq Dar dalam sebuah konferensi pers mengungkapkan harapannya agar Arab Saudi akan menaruh depositonya di bank sentral Pakistan untuk memberikan bantuan ekonomi.
Pakistan membutuhkan uang Arab Saudi untuk menopang cadangan devisa dan memastikan Islamabad tidak mengalami gagal bayar (default).
Baca juga: Bom Bunuh Diri Taliban Pakistan di Islamabad Tewaskan 1 Polisi dan Lukai Warga
Riyadh menyetor 3 miliar dolar AS pada November 2021, di bawah masa jabatan mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Sejak menjabat pada April 2022, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah melakukan perjalanan ke beberapa negara Teluk untuk mencari bantuan ekonomi dan investasi.
Sementara itu, antara April hingga November tahun lalu, Arab Saudi telah memberikan bantuan lebih dari 900 juta dolar AS dan sekitar 500 juta dolar AS digunakan untuk mengimpor minyak.
Sedangkan Qatar berjanji untuk menginvestasikan 3 miliar dolar AS selama perjalanan Sharif ke Doha pada Agustus.
Baca juga: Pasukan Pakistan Bebaskan Petugas yang Disandera Taliban Pakistan, 33 Militan Tewas
Analis yang berbasis di Islamabad, Mohammed Faisal percaya bahwa kunjungan Jenderal Munir harus dilihat dari kacamata ekonomi karena datang bersamaan dengan "situasi keuangan yang sangat rentan" di Pakistan.
“Kepemimpinan Pakistan melihat ke arah bangsawan Saudi untuk menopang cadangan devisa yang semakin menipis untuk mencegah gagal bayar. Untuk Islamabad, hasil utama dari perjalanan itu adalah pengumuman bantuan keuangan dari Saudi,” katanya.
Pakistan berhasil mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 1,17 miliar dolar AS pada Agustus. Tetapi dalam tahap berikutnya, pinjaman sebesar 1,18 miliar dolar AS telah ditunda. Islamabad masih bernegosiasi dengan IMF untuk melanjutkan tahap pinjaman yang tertunda.
Pada September, Miftah Ismail mengundurkan diri sebagai menteri keuangan Pakistan sementara pemerintah negara itu tampaknya tidak mau menerima persyaratan dari IMF, termasuk menaikkan pungutan bahan bakar.
Pakistan telah tertatih-tatih di ambang gagal bayar, yang secara sederhana berarti negara tersebut tidak dapat membayar kembali utangnya dan perbendaharaan tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajiban utangnya.
Baca juga: ISIS Afghanistan Akui Coba Lenyapkan Diplomat Pakistan di Kabul
Para ahli khawatir Pakistan sedang menuju ke situasi default seperti Sri Lanka dan hal itu hanya dapat dicegah dengan penanganan ekonomi yang benar dan cepat.
Faisal juga mengungkapkan, Arab Saudi ingin mempertahankan hubungan dengan Pakistan, karena Islamabad merupakan elemen yang penting dari strategi regional Riyadh.
“Arab Saudi menyadari bahwa Pakistan, sebuah negara mayoritas Muslim yang besar mendukung klaim Saudi sebagai penjaga dua situs paling suci Islam di Mekkah dan Madinah,” ujar Faisal.
Dengan hubungan antara kedua negara yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun, ini bukan pertama kalinya seorang pemimpin Pakistan, baik sipil maupun militer, memilih Arab Saudi sebagai tujuan pertama perjalanan luar negeri mereka setelah mengambil alih jabatan.
Perdana Menteri Sharif dan pendahulunya Khan melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada kunjungan perdananya masing-masing pada 2018 dan 2022.
Dua mantan panglima militer terakhir, Jenderal Qamar Javed Bajwa, pendahulu Munir, dan Jenderal Raheel Sharif pergi ke Arab Saudi untuk perjalanan pertama mereka.
Baca juga: Imran Khan, Mantan Perdana Menteri Pakistan Ditembak Orang Tak Dikenal
Sharif, setelah pensiun pada November 2016, kemudian menjadi panglima Koalisi Kontra Terorisme Militer Islam yang dipimpin Arab Saudi, aliansi 41 negara-negara Muslim yang berlokasi di Riyadh.
Mantan utusan Pakistan untuk Arab Saudi Shahid M Amin mengatakan, hubungan kedua negara bersifat bersejarah serta didorong oleh Pakistan yang sering membutuhkan dukungan ekonomi. Tidak hanya itu, Pakistan juga telah memberikan bantuan keamanan ke Arab Saudi.
“Kedua negara telah terlibat dalam berbagai sektor seperti ekonomi, tenaga kerja, perdagangan, keamanan dan fakta bahwa panglima militer saat ini pergi ke Arab Saudi, itu hanyalah kelanjutan dari sebuah pola,” ungkap Amin.
Amin menambahkan, tenaga kerja Pakistan adalah pendorong utama pembangunan di Arab Saudi selama lebih dari lima dekade. Pakistan juga telah membuat komitmen untuk melindungi Arab Saudi jika ada masalah keamanan.