TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rudal balistik antarbenua Sarmat yang tertunda akan dikerahkan pada tahun 2023.
Hal ini disampaikan Vladimir Putin pada malam peringatan pertama invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, Kamis (23/2/2023).
Rusia diketahui melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.
Dikutip dari Al Jazeera, rudal berbahan bakar cair RS-28 Sarmat yang dijuluki Setan 2 oleh analis Barat, pertama kali diumumkan oleh Vladimir Putin pada 2018 dan seharusnya telah dikerahkan tahun lalu.
Rudal sepanjang 35 meter (115 kaki), yang menurut Vladimir Putin akan membuat musuh Rusia 'berpikir dua kali', memiliki jangkauan 18.000 km (11.185 mil).
“Kami memberikan perhatian khusus, seperti sebelumnya, untuk memperkuat triad nuklir."
"Tahun ini, peluncur pertama dari sistem misil Sarmat akan digunakan untuk tugas tempur,” ujar Vladimir Putin dalam sebuah video yang dirilis oleh Kremlin, Kamis.
Pada Juni 2022, Vladimir Putin juga mengatakan rudal itu akan dikerahkan pada akhir 2022.
Setahun sejak memerintahkan invasi ke Ukraina, Putin telah memberi isyarat bahwa dia siap untuk merobek arsitektur kontrol senjata nuklir, termasuk moratorium uji coba nuklir negara-negara besar kecuali jika Barat mundur di Ukraina.
Dalam pidatonya pada hari Kamis, Putin juga mengatakan Rusia akan melanjutkan produksi massal sistem Kinzhal hipersonik berbasis udara dan memulai pasokan massal rudal hipersonik Zirkon berbasis laut.
“Dengan adopsi proyek kapal selam bertenaga nuklir Borei-A Kaisar Alexander III ke angkatan laut, pangsa senjata dan peralatan modern dalam kekuatan nuklir strategis angkatan laut akan mencapai 100 persen,” ungkap Putin.
“Di tahun-tahun mendatang, tiga kapal penjelajah lagi dari proyek ini akan menambah kekuatan tempur armada,” jelas dia.
Baca juga: Perkuat Militer, Presiden Vladimir Putin Sebut Ada 3 Metode Serangan Nuklir Rusia
Putin Sampaikan Peringatan Nuklir ke Barat
Pada Selasa (21/2/2023), Vladimir Putin menyampaikan peringatan nuklir ke Barat atas Ukraina, dengan menangguhkan perjanjian kontrol senjata nuklir bilateral.