Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan persiapan evakuasi WNI yang ada di Sudan seiring meningkatnya konflik bersenjata antara Militer Sudan (Sudan Armed Forces/SAF) dan Rapid Support Force/RSF telah memasuki hari ke-6, sejak Sabtu, 15 April 2023.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan status keamanan Sudan saat ini adalah Siaga 1.

Evakuasi harus menunggu waktu yang tepat, sebab beberapa upaya gencatan senjata belum membuahkan hasil.

Baca juga: Perang Saudara di Sudan, 15 WNI Dievakuasi ke Safe House, Ada Bayi dan Ibu Hamil

"Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat untuk dapat melakukan evakuasi dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI. Sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa keselamatan adalah prioritas utama," kata Menlu RI pada konferensi pers, Kamis (20/4/2023).

Menlu mengatakan dirinya baru berkomunikasi dengan Dubes di Khartoum, dan didapatkan informasi bahwa belum ada evakuasi warga asing (WNA) dari Khartoum hingga saat ini.

Baca juga: Sulit Cari Bantuan, Warga Sipil Terjebak di Rumah selama Perang Saudara di Sudan

Hal ini disebabkan kondisi keamanan yang tidak memungkinkan.

"Jadi belum ada evakuasi, atau belum ada yang berhasil mengevakuasi warga negaranya dari Khartoum, karena sekali lagi kondisi keamanan yang tidak memungkinkan," ujarnya.

Retno berujar, KBRI Khartoum terus melakukan komunikasi dan permintaan pelindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan.

Dirinya juga telah mengirim pesan ke Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan per telepon. Namun sampai saat ini belum ditanggapi.

"Dirjen Aspasaf Kemlu RI telah melakukan kontak dengan Dubes Sudan di Jakarta yang mengirimkan pesan yang sama bahwa Menlu ingin bicara dengan Menlu Sudan dan Indonesia meminta pelindungan terhadap misi diplomatik dan juga keselamatan WNI kita yang ada di Sudan," ujar Retno.

Selain itu, Indonesia juga mendesak DK PBB untuk segera bertindak.

Menlu RI menghimbau agar para WNI di Sudan dan keluarga di Indonesia untuk tetap tenang.

Ia memastikan pemerintah akan berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memberikan pelindungan kepada WNI yang berada di Sudan.

Baca juga: Konflik Perebutan Kekuasaan di Sudan Diwarnai Penjarahan Fasilitas Kesehatan

"Koordinasi pada tingkat teknis atau working level akan terus dilakukan. Sekali lagi, jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, sekali lagi Indonesia mendesak DK PBB untuk segera bertindak," ujarnya.

Seperti diketahui, perang saudara pecah di Sudan, dimana terjadi tembak menembak antara Angkatan Bersenjata Sudan dengan milisi Rapid Support Forces (RSF) di beberapa titik di kota Khartoum, Sabtu (15/4/2023).

Bentrok diduga disebabkan adanya perbedaan pendapat antara militer dan RSF terkait proses reformasi sektor keamanan dan integrasi RSF ke dalam militer Sudan.

Hal ini sebagai bagian dari proses politik yang sedang berlangsung di Sudan saat ini.