Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komunitas LGBTQ+ di Jepang menggelar pawai pada Minggu (23/4/2023), untuk menuntut disahkannya pernikahan sesama jenis.
Sekitar 10.000 orang mengibarkan bendera Pride di distrik Shibuya, Tokyo.
Pawai ini adalah yang pertama dalam empat tahun terakhir, yang digelar menjelang KTT Group of Seven atau G7 yang akan digelar bulan depan.
Menurut Reuters, Jepang adalah satu-satunya negara anggota G7 yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis.
Namun, dukungan yang tumbuh dari lobi bisnis utama negara dan perusahaan besar menekan pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida dan partai konservatifnya untuk mengubahnya.
"Jepang benar-benar tertinggal. Kami akan berjuang sampai seluruh negara memiliki pernikahan sesama jenis," kata Himama, salah satu peserta pawai, kepada Reuters.
Baca juga: Alasan Jepang Legalkan Aborsi Menurut UU Kesehatan Ibu dan Kontroversinya
Konstitusi negara tradisional Jepang merujuk pada pernikahan antara "dua jenis kelamin" dan menyebutkan "hak yang sama antara suami dan istri".
Agar Jepang mengizinkan pernikahan sesama jenis, diperlukan amandemen hukum perdata.
Namun, menjelang KTT, beberapa anggota parlemen telah berjanji untuk mengesahkan undang-undang yang mempromosikan "pemahaman tentang LGBTQ".
Aktivis dan pemimpin bisnis menyebut langkah itu sebagai langkah yang baik.
Namun, mereka mengatakan langkah itu jauh dari komitmen G7 Jepang sebelumnya.
Tahun lalu, Jepang berjanji untuk memastikan kesetaraan hak dan tindakan anti-diskriminasi untuk LGBTQ.
Reuters melaporkan bahwa di Jepang, jumlah kota yang mengizinkan pasangan sesama jenis untuk memasuki perjanjian kemitraan telah meningkat secara signifikan dari 26 menjadi sekitar 300 sejak parade Pride pra-pandemi terakhir pada tahun 2019, yang mencakup sekitar 65 persen populasi.
Namun, perjanjian ini tidak memberikan hak kepada pasangan untuk mewarisi aset satu sama lain atau hak asuh untuk anak masing-masing.
Biaya rumah sakit juga tidak dijamin.
Pada Maret 2021, pengadilan distrik di Sapporo Jepang memutuskan larangan negara atas pernikahan sesama jenis tidak lah konstitusional.
Baca juga: Ada KTT G7 di Jepang, Berbagai Acara Besar dan Sofbol Carp di Hiroshima Ditunda Demi Pengamanan
Pengadilan Sapporo berpendapat, undang-undang atau peraturan yang menghilangkan hak pasangan sesama jenis dari pernikahan adalah diskriminatif dan melanggar Pasal 14 Konstitusi Jepang.
Pengadilan itu juga memutuskan, Pasal 24 Konstitusi, yang mendefinisikan pernikahan sebagai "hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua jenis kelamin", tidak melarang pengakuan pernikahan sesama jenis.
Namun, pada Juni 2022, pengadilan distrik lain, yang satu ini di Osaka, menegakkan konstitusi larangan pernikahan sesama jenis.
KTT G7 2023 di Jepang
Mengutip Japan Times, KTT G7 ke-49 akan diadakan pada 19-21 Mei 2023 di Hiroshima, Prefektur Hiroshima, Jepang.
KTT G7 2023 akan menjadi KTT pertama bagi Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.
Berikut daftar peserta KTT G7 2023:
Anggota Inti
Baca juga: Menteri LHK Dorong Negara G7 Fasilitasi Dukungan dan Mobilisasi Pendanaan Iklim
Kanada: Perdana Menteri Justin Trudeau
Prancis: Presiden Emmanuel Macron
Jerman: Kanselir Olaf Scholz
Italia: Perdana Menteri Giorgia Meloni
Jepang (Tuan Rumah): Perdana Menteri Fumio Kishida
Inggris: Perdana Menteri Rishi Sunak
Amerika Serikat: Presiden Joe Biden
Uni Eropa: Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel
Tamu Undangan
Australia: Perdana Menteri Anthony Albanese
Brasil: Presiden Luiz Inácio Lula da Silva
Komoro: Presiden Azali Assoumani
Kepulauan Cook: Perdana Menteri Mark Brown
India: Perdana Menteri Narendra Modi
Indonesia: Presiden Joko Widodo
Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol
Ukraina: Presiden Volodymyr Zelenskyy (secara virtual)
Vietnam: Perdana Menteri Phạm Minh Chính
Badan Energi Internasional: Direktur Eksekutif Fatih Birol
Dana Moneter Internasional: Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva
OECD: Sekretaris Jenderal Mathias Cormann
PBB: Sekretaris Jenderal António Guterres
Bank Dunia: Presiden David Malpass
Organisasi Kesehatan Dunia: Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus
Organisasi Perdagangan Dunia: Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)