Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin oposisi Tunisia, Afrika Utara Rached Ghannouchi dijatuhi hukuman in absentia selama satu tahun penjara, pengacaranya mengungkapkan kepada Reuters.
Hakim Tunisia menyatakan Ghannouchi terbukti bersalah pada Senin (15/5/2023) atas tuduhan penghasutan, menurut Monia Bouali.
Ghannouchi, yang menjadi ketua parlemen Tunisia sebelum diskors oleh Presiden negara itu Kais Saied pada Juli 2021, ditangkap pada akhir April sambil menunggu persidangan, karena dicurigai berkomplot melawan keamanan negara.
Awal bulan ini Ghannouchi menolak hadir di hadapan pengadilan, yang dia sebut sebagai 'pengadilan politik palsu'.
Saied telah melakukan tindakan keras terhadap oposisi Tunisia sejak penangguhan parlemen.
Banyak tokoh oposisi telah ditahan dalam beberapa bulan terakhir, banyak dari mereka dari Partai Ennahda Ghannouchi, sebelumnya yang terbesar di parlemen.
Baca juga: Buku Menjadi Jembatan Diplomasi Indonesia dan Tunisia
Mantan profesor hukum Saied, terpilih pada 2019 di tengah kemarahan publik terhadap kelas politik, memberikan dirinya kekuasaan untuk memerintah dan membuat undang-undang melalui dekrit dan merebut kendali atas peradilan dalam apa yang dilihat oleh saingannya sebagai pukulan terhadap demokrasi di tempat kelahiran pemberontakan Musim Semi Arab 2011.
Semakin banyak kritik mengatakan dia telah membawa negara itu, yang juga menghadapi krisis ekonomi yang parah, ke jalur berbahaya kembali ke otokrasi.
Ghannouchi kembali ke Tunisia dari pengasingannya dengan sambutan penuh kemenangan pada Januari 2011 setelah pemimpin lama Presiden Zine El Abidine Ben Ali telah meninggalkan negara itu setelah berminggu-minggu protes.
Pada Oktober 2011, Ennahda muncul sebagai partai terbesar dalam pemilihan parlemen pertama di negara itu sejak pencopotan Ben Ali, memenangkan 37 persen suara.
Baca juga: 4 Orang Tewas dan 23 Hilang setelah Kapal Imigran Tunisia Tenggelam di Laut Mediterania
Baru pada tahun 2019 Ghannouchi mencalonkan diri untuk peran kepemimpinan dalam pemerintahan, menjadi ketua parlemen.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)