Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Pakistan melarang mantan Perdana Menteri Imran Khan, istrinya, dan ratusan anggota partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) bepergian ke luar negeri.
Badan Investigasi Federal (FIA), memasukkan nama Imran Khan dalam daftar larangan terbang.
Setidaknya dua pejabat FIA mengonfirmasi kepada dpa news agency pada Jumat (26/5/2023).
"Istri Imran Khan, Bushra Bibi, dan lebih dari 500 pemimpin dan anggota partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) juga telah ditambahkan ke dalam daftar," kata para pejabat FIA.
FIA adalah badan yang bertanggung jawab atas imigrasi dan kontrol perbatasan di Pakistan.
“Ini adalah praktik standar dalam setiap kasus. Semua yang menghadapi kasus pengadilan dilarang meninggalkan negara itu,” kata seorang pejabat FIA, dikutip dari Al Jazeera.
Baca juga: Imran Khan Tuduh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Berniat Cegah Dirinya Kembali Berkuasa
Tanggapan Imran Khan
Imran Khan menanggapi larangan terbang yang saat ini diberlakukan kepadanya.
Ia berterima kasih kepada pemerintah karena telah memasukkannya ke dalam daftar larangan terbang pada Jumat (26/5/2023).
"Saya tidak punya rencana untuk bepergian ke luar negeri, karena saya tidak memiliki properti atau bisnis di luar negeri atau bahkan rekening bank di luar negeri," cuitnya di akun Twitter-nya.
Cuitannya itu menyinggung para politisi yang tergabung dalam aliansi penguasa Pakistan yang diduga memiliki rumah di luar negeri.
Pemerintahan Imran Khan, antara 2018 dan 2022, juga melarang beberapa pemimpin oposisi terbang ke luar negeri.
Baca juga: Imran Khan Jalani Interogasi 4 Jam di Kantor Biro Akuntabilitas Pakistan soal Kasus Al Qadir Trust
Pada hari Jumat, Imran Khan meminta pembicaraan segera dengan pejabat negara.
“Saya ingin mengajukan pembicaraan, karena apa yang saat ini terjadi bukanlah solusi,” kata Imran Khan dalam pembicaraan langsung yang disiarkan di YouTube.
Ia memperingatkan, negaranya sedang menuju anarki.
Langkah melawan Imran Khan dilakukan saat tantangan hukum meningkat terhadapnya, setelah ia dituduh terlibat berbagai kasus sejak pencopotannya sebagai Perdana Menteri Pakistan pada April 2022 lalu.
Sejumlah Warga Sipil akan Diadili di Pengadilan Militer
Baca juga: 16 Warga Pakistan akan Diadili di Pengadilan Militer atas Kerusuhan saat Demo Bela Imran Khan
Sebelumnya, para pendukung Imran Khan menyerbu instalasi militer utama, termasuk markas tentara dalam protes terhadap penangkapannya pada 9 Mei 2023.
Lusinan mantan legislator PTI telah menjauhkan diri dari Khan sejak itu, dikutip dari Daily Sabah.
Selama protes itu, lebih dari 7.000 pendukungnya, termasuk para pemimpin dan jurnalis PTI, telah ditangkap.
Pemerintah mengatakan mereka yang menyerang instalasi militer akan menghadapi pengadilan singkat di pengadilan militer Pakistan.
Pada Kamis (25/5/2023), sejumlah 16 warga sipil yang diduga menyerang fasilitas militer, telah diserahkan ke pengadilan militer untuk menjalani sidang.
Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rana Sanaullah Khan mengatakan pada hari Jumat (26/5/2023), setidaknya 33 orang sejauh ini telah diserahkan kepada militer.
Beberapa menteri pemerintah Pakistan mengatakan sedang dipertimbangkan proposal untuk melarang partai Imran Khan, PTI.
Langkah ini dikhawatirkan dapat memperdalam kekacauan politik di Pakistan yang menghadapi kegagalan ekonomi dan ancaman dari kelompok bersenjata.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Imran Khan