Turki Ambil Posisi di Niger, Erdogan Kecam Rencana ECOWAS Serang Junta Militer Pasca-Kudeta

TRIBUNNEWS.COM - Turki dilaporkan tengah mengambil peran untuk mengembalikan kestabilan politik dan keamanan di Niger, Afrika Barat.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya sedang menyiapkan cara memulihkan tatanan demokrasi di Niger tanpa menggunakan kekekuatan militer.  

Seperti diketahui, situasi politik dan keamanan Niger terguncang setelah presiden mereka yang terpilih dalam Pemilu, Mohamed Bazoum, dikudeta oleh militernya sendiri pimpinan Jenderal Abdourahamane Tchiani.

Kudeta tersebut memicu sanksi dan ancaman intervensi bersenjata dari negara-negara tetangga Niger.

Baca juga: Perang Besar Afrika di Depan Mata, Junta Militer Niger Tutup Akses, Staf Kedutaan AS Angkat Kaki

Blok regional negara-negara Afrika Barat, ECOWAS, bahkan disebut sudah menyiapkan skenario militer untuk mengembalikan jabatan Bazoum.

Namun rencana ini dikecam Erdogan.

Dia memperingatkan menggunakan kekerasan terhadap penguasa militer baru dapat menyebarkan ketidakstabilan di Afrika,

Berbicara kepada wartawan saat kembali dari perjalanan ke Hongaria dengan pesawat kepresidenannya, presiden Turki menggambarkan rencana pihaknya bagi Niger.

Dia mengatakan, niat Ecowas untuk mengerahkan pasukan melawan para pemimpin kudeta Niger sebagai hal yang “tidak dapat diterima.”

Blok tersebut telah menyerukan pemerintah militer di Niger untuk membebaskan Presiden terguling Mohamed Bazoum dan mengembalikan kekuasaannya.

“Saya tidak menganggap keputusan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) tepat untuk melakukan intervensi militer di Niger. Intervensi militer di Niger berarti menyebarkan ketidakstabilan ke banyak negara Afrika,” kata Erdogan memperingatkan.

Diketahui, koalisi negara Afrika Barat telah menyiapkan “pasukan siaga”, yang dikatakan akan digunakan di Niamey, ibu kota sekaligus kota terbesar di Niger, untuk membatalkan kudeta jika upaya diplomatik mereka gagal.

Turki Siapkan Solusi Bersahabat Buat Niger

Dalam pernyataannya itu, Erdogan mengatakan Turki akan terus mendukung Niamey untuk segera menyetabilkan situasi negara mereka.

Erdogan yakin kalau rakyat Niger akan menjaga demokrasi dan mengadakan pemilu sesegera mungkin.

Menurut pemimpin Turki tersebut, pembicaraan tentang peran “penting” yang dapat dimainkan negaranya untuk menyelesaikan konflik di Niger yang “bersahabat dan bersaudara” sedang dilakukan oleh kementerian luar negerinya.

Pada hari Jumat, Komisaris ECOWAS untuk Urusan Politik, Perdamaian, dan Keamanan Abdel-Fatau Musah mengumumkan bahwa “hari H” untuk kemungkinan intervensi militer di Niger telah disepakati.

Musah mengatakan blok tersebut akan melanjutkan upayanya untuk melibatkan penguasa militer baru Niger dalam pembicaraan damai setelah pertemuan para kepala pertahanan di Accra, Ghana untuk menyelesaikan rincian misi militer yang direncanakan.

Kecuali Mali, Burkina Faso, Guinea, dan Chad, semua negara anggota lainnya bersedia menyediakan tentara untuk pasukan siaga, menurut pejabat kelompok tersebut.

Dalam manuver diplomatik baru untuk menyelesaikan krisis, delegasi perdamaian ECOWAS sudah bertemu dengan penguasa militer Niger di Niamey pada hari Sabtu.

Jenderal Abdourahamane Tchiani, pemimpin pemerintahan militer baru, menyatakan keyakinannya setelah pertemuan tersebut bahwa ia dapat bekerja sama dengan ECOWAS untuk menemukan jalan keluar dari krisis saat ini.

Namun, dia juga mengumumkan proposal untuk transisi ke pemerintahan sipil dalam waktu tiga tahun.

Artinya Junta Militer Niger yang mengudeta presiden minta waktu 3 tahun berkuasa.

Dia memperingatkan bahwa, meskipun Niamey tidak tertarik pada perang, dia siap untuk mempertahankan diri dari "agresi" eksternal.

ECOWAS menolak rencana transisi tersebut. Bagi mereka, 3 tahun adalah waktu yang kelamaan bagi junta militer untuk menguasai Niger.

Pada Minggu, komisioner urusan politik blok tersebut mengatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima dan memperingatkan bahwa “semakin cepat (pemimpin kudeta) memberikan kembali kekuasaan kepada warga sipil, semakin baik bagi mereka.”