Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara pada KTT BRICS di Afrika Selatan, Kamis (24/8/2023).

Dalam KTT yang beranggotakan lima negara lintas benua yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bahwa tatanan ekonomi dunia sekarang sangat tidak adil.

"Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia sangat tidak adil. Gap pembangunan semakin lebar. Rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah," kata Jokowi.

Baca juga: Hadir di KTT BRICS, Presiden Jokowi Bicara Win-win Formula

Kondisi sekarang ini kata Jokowi tidak boleh dibiarkan. Negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya.

"Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak haknya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden menyerukan bahwa diskriminasi perdagangan harus ditolak. Kebijakan Hilirisasi industri yang dijalankan negara negara berkembang tidak boleh dihalangi.

Baca juga: DI KTT BRICS, Jokowi Sebut Dunia Seakan Bergerak Tanpa Nahkoda

BRICS kata Presiden dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil.

"Kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif," pungkasnya.

Adapun isu-isu utama yang diperkirakan bakal dibahas dalam KTT BRICS 2023 antara lain, perluasan anggota BRICS, Bank BRICS, kerja sama ekonomi antar negara-negara anggota, juga pembahasan bersama negara-negara non-anggota BRICS.

Indonesia masuk daftar negara yang kemungkinan besar akan bergabung menjadi anggota baru BRICS bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Argentina, dan Mesir.

Penyelenggaraan KTT BRICS 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Agustus 2023 nantinya dihadiri sejumlah pejabat tinggi seperti Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden China Xi Jinping, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Serta Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang mewakilkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebanyak 69 pemimpin negara diundang dalam KTT yang disebut-sebut sebagai kekuatan baru untuk menghadapi hegemoni Barat itu.