Baca tanpa iklan
“Di mana pun Anda melihat, semua orang korup, tidak ada orang yang baik di dunia ini,” kata Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov
TRIBUNNEWS.COM -- Peperangan di Ukraina yang belum jelas kapan berakhir membuat negeri tersebut bisa bangkrut.
Pasalnya dalam satu hari negerinya Volodymyr Zelensky ini membutuhkan dana sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 1,52 triliun (kurs Rp 15.248/dolar AS).
Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov menyebutkan hal tersebut pada Senin (4/9/2023) kepada media pemerintah Ukrinform.
Baca juga: Erdogan Bertemu Putin Bahas Kesepakatan Gandum Laut Hitam, Rusia Akui Terbuka untuk Negosiasi
Pernyataan tersebut menjawab tuduhan para kritikus yang berusaha melengserkannya. Presiden Zelensky sendiri menyatakan akan mengganti Aleksey Reznikov dan segera mengusulkan ke dewan negara itu.
Reznikov menolak tuduhan korupsi dan membela kebijakan pengadaan barang dan jasa kementerian selama masa jabatannya.
Reznikov juga menolak klaim bahwa militer negara tersebut sebagian besar dipasok oleh sukarelawan dan penggalangan dana, dan menyatakan bahwa hal tersebut “tidak adil,” mengingat pemerintah telah menghabiskan sekitar 100 juta dolar AS setiap hari untuk berperang melawan Rusia.
Perwira tinggi ini mengaku tahu semua anggaran yang dikeluarkan untuk perbekalan tentara, baik yang disediakan oleh sukarelawan maupun yang secara resmi disediakan oleh negara.
"Saya dapat memberitahu Anda bahwa pasokan dari sukarelawan mulai 24 Februari 2022 hingga saat ini adalah 3 persen dari total yang digunakan untuk perang,” kata Reznikov.
Reznikov menyatakan bahwa skandal korupsi di kalangan militer dan “label” yang diberikan oleh para kritikus telah membuat takut para pengusaha untuk tidak bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.
“Saya secara rutin bertemu dengan asosiasi-asosiasi besar, berbicara di forum mereka, dan mereka mengatakan: tidak nyaman bagi kami untuk membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan atau lembaga negara lainnya karena lembaga penegak hukum mulai mengganggu kami dan menyita rekening kami,” kata Menhan.
“Di mana pun Anda melihat, semua orang korup, tidak ada orang yang baik di dunia ini,” tambahnya.
Baca juga: Volodymyr Zelensky Copot Menteri Pertahanan Ukraina, Tegaskan Lawan Rusia Perlu Pendekatan Baru
Ia menyebut bahwa para pengkritik kementerian tersebut secara universal melihat aktivitas mereka sebagai “perang salib” melawan “tikus-tikus” dan “koruptor” di dalam kementerian.
Menteri yang akan lengser ini menjabat pada November 2021, tak lama sebelum konflik antara Rusia dan Ukraina pecah.
Masa jabatannya telah dirusak oleh berbagai skandal korupsi, dan kementerian tersebut berulang kali dituduh membeli peralatan dan bahan makanan dari militer dengan harga yang sangat tinggi.
Wawancara Reznikov dilakukan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Minggu mengumumkan rencananya untuk memecat Reznikov, dan berusaha menggantikannya dengan kepala Dana Milik Negara Ukraina saat ini, Rustem Umerov.
Menjelaskan keputusannya, presiden mengatakan Kementerian Pertahanan “memerlukan pendekatan baru dan format interaksi baru baik dengan militer maupun masyarakat secara keseluruhan.” Pada hari Senin, Reznikov secara resmi menawarkan pengunduran dirinya, dan parlemen negara tersebut kini akan mempertimbangkannya dan memutuskan pencalonan Umerov.
Bantuan Barat
Amerika Serikat dan negara Barat memang mendukung penuh perjuangan Ukraina untuk mengusir Rusia dari tanah mereka.
Setelah menggelontorkan dana puluhan miliar dolar AS, pada tiga pekan lalu Presiden AS Joe Biden meminta Kongres untuk memberikan lebih dari 13 miliar dolar AS atau Rp 198,2 triliun untuk bantuan pertahanan darurat bagi Ukraina dan tambahan dana sebesar 8 miliar dolar AS atau Rp 121 triliun untuk bantuan kemanusiaan bagi negara tersebut hingga akhir tahun.
VOA menyebutkan, pengajuan tersebut adalah suntikan dana terbaru dalam jumlah besar di saat invasi Rusia terus berlanjut dan Ukraina mengupayakan serangan balasan terhadap pasukan Kremlin yang tmasih kuat bertahan.
Paket yang diminta juga mencakup dana sebesar 12 miliar dolar AS (Rp 182,98 triliun) untuk mengisi kembali anggaran bencana federal AS di dalam negeri setelah musim panas dan badai yang mematikan, dan dana untuk memperkuat penegakan hukum di perbatasan Selatan AS dengan Meksiko.
Totalnya, Biden mengajukan paket dana sebesar 40 miliar dolar AS (Rp 609,94 triliun).
Dana sebesar 40 miliar dolar AS secara keseluruhan dianggap terlalu banyak bagi Partai Republik yang berjuang untuk memangkas, bukan menaikkan, pengeluaran pemerintah federal.
Meskipun permintaan terakhir dari Gedung Putih untuk bantuan bagi Ukraina dengan mudah disetujui pada tahun 2022, kali ini ada dinamika yang terjadi berbeda.
Kesenjangan politik atas masalah ini telah berkembang, dengan DPR AS yang dipimpin oleh Partai Republik menghadapi tekanan besar untuk menunjukkan dukungan bagi pemimpin partai tersebut, Donald Trump, yang sangat skeptis terhadap perang tersebut. Dan dukungan Amerika Serikat untuk upaya tersebut perlahan-lahan melunak.
Direktur anggaran Gedung Putih, Shalanda Young, dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Kevin McCarthy, mendorong aksi cepat untuk menindaklanjuti "komitmen AS pada pertahanan Ukraina terhadap wilayahnya dan demokrasi di seluruh dunia," dan juga sejumlah kebutuhan lainnya.