Baca tanpa iklan
Meskipun tidak ada hukum Israel yang melarang orang Yahudi untuk salat di Al-Aqsa, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa larangan tersebut dibenarkan untuk menjaga perdamaian, jelas Berkovits.
Bagi banyak orang Israel, hal ini pun dianggap “murah hati”, mengingat kemenangan mereka dalam perang tahun 1967.
Perubahan pada status quo
Antara tahun 1967 dan 2000, non-Muslim dapat membeli tiket dari Wakaf untuk mengunjungi Al-Aqsa sebagai wisatawan.
Namun, setelah Intifadhah (pemberontakan) kedua Palestina pecah pada tahun 2000, setelah kunjungan kontroversial mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ke Al-Aqsa, Wakaf menutup situs tersebut untuk pengunjung.
Situs ini tetap ditutup untuk pengunjung hingga tahun 2003, ketika Israel memaksa Wakaf untuk menyetujui masuknya non-Muslim.
Sejak itu, pengunjung non-Muslim dibatasi oleh polisi Israel pada jam dan hari tertentu.
Menurut Hasson, Wakaf tidak mengakui pengunjung tersebut, dan menganggap mereka “penyusup”.
Baca juga: Israel Desak Sekjen PBB Mundur Imbas Komentar soal Hamas
Pada tahun 2015, perjanjian empat arah antara Israel, Palestina, Yordania dan Amerika Serikat menegaskan kembali status quo tahun 1967.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap status quo.
Meskipun status quo versi tahun 1967 masih hanya sekedar basa-basi hingga saat ini, Zabarqa mengatakan: “Ini adalah upaya untuk menyesatkan opini publik internasional.”
Sejak tahun 2017, orang-orang Yahudi diam-diam diizinkan untuk beribadah di kompleks tersebut, menurut Eran Tzidkiyahu, dari Universitas Ibrani Yerusalem dan Forum Pemikiran Regional.
Namun tidak semua orang Yahudi melakukan pelanggaran ini.
Bahkan, sebelum memasuki kompleks Al-Aqsa, pengunjung melewati tanda peringatan bagi umat Yahudi bahwa Kepala Rabbi melarang mereka masuk karena kesucian situs tersebut.
Yang paling banyak mengunjungi masjid adalah kaum Zionis religius, yang saat ini diwakili oleh kelompok garis keras di pemerintahan Israel seperti Menteri Keamanan sayap kanan Itamar Ben-Gvir.