Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat di dekatnya, yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina (PA).
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Otoritas Palestina tidak seharusnya mengambil alih kendali di Gaza.
Baca juga: Tentara Israel Diduga Keponakan Istri PM Netanyahu Dikabarkan Tewas di Tangan Brigade Al-Qassam
Pekan lalu Netanyahu mengatakan Israel akan mengambil kendali keamanan di Gaza untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
“Saya pikir, untuk jangka waktu yang tidak terbatas, Israel akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan, karena kita telah melihat apa yang terjadi jika kita tidak memilikinya,” kata Netanyahu dalam wawancara dengan ABC News pada Senin (6/11/2023).
“Ketika kita tidak mempunyai tanggung jawab keamanan, yang kita alami adalah meletusnya serangan Hamas dalam skala yang tidak dapat kita bayangkan.”
Komentar Netanyahu dalam beberapa pekan terakhir mengenai kendali militer atas Gaza pascaperang telah menimbulkan kekhawatiran di Washington.
Amerika khawatir pendudukan baru dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.
Israel pernah menduduki Gaza dari tahun 1967 hingga 1996 dan menerapkan pembatasan ketat di wilayah tersebut.
Beberapa akademisi berpendapat bahwa pendudukan tersebut tidak pernah berakhir.
Dalam percakapan dengan Sultan Oman pada Jumat (10/11/2023), Presiden AS Joe Biden menekankan pentingnya pemerintahan dan negara Palestina yang merdeka.
Ia menggarisbawahi tujuan tersebut sebagai bagian penting dari strategi pemerintahannya di Timur Tengah.
Saat ini, militer Israel sedang melakukan invasi darat ke Gaza utara di tengah perangnya dengan Hamas, dan telah mengepung Kota Gaza.
Perang tersebut telah menewaskan sekitar 11.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 4.000 anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)