TRIBUNNEWS.COM, BUDAPEST - Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menyindir perilaku para pejabat negara Uni Eropa yang keliru menangani krisis Ukraina-Rusia dengan memperlakukannya seolah-olah seperti pertarungan di video game Fortnite.
Peter Szijjarto menilai, banyak politisi tingkat tinggi Uni Eropa tidak memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi terkait konflik Rusia-Ukraina.
Misalnya, dia menegaskan, membantu memasok senjata dan peralatan militer ke Ukraina untuk menghadapi gempuran militer Rusia bukanlah solusi.
Itu sebabnya, Hongaria menempuh jalan berbeda dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.
Hongaria menolak mengirimkan senjata atau bantuan mematikan lainnya ke Ukraina, dan bersikeras menekankan bahwa fokus pada penyelesaian konflik secara damai jauh lebih masuk akal.
“Sebagian besar elit politik Eropa praktis kehilangan akal sehat. Beberapa orang membayangkan diri mereka berada di (video game) Fortnite,” sindir Szijjarto pada sebuah acara politik di Budapest, Sabtu, 18 November 2023.
“Mereka menderita psikosis militer, dan karena alasan misterius, mereka percaya bahwa pengiriman senjata dapat membawa perdamaian,” sindirnya lagi.
“Jelas bagi kami bahwa kami membutuhkan perdamaian, bukan senjata," tegasnya.
"Siapapun yang membawa senjata ke lingkungan kita, akan memperpanjang perang. Dan semakin lama perang, semakin banyak orang yang meninggal dan kehancuran yang lebih besar akan terjadi,” tambah diplomat tersebut," ujarnya.
Baca juga: Mantan Komandan Perang Ukraina Meledek, Kiriman Senjata Korut ke Rusia Hanya 4 Persen yang Berfungsi
Sebelumnya, Budapest mengkritik keras sanksi blok Eropa terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menggambarkan pembatasan tersebut sebagai kegagalan yang hanya memperburuk krisis energi dan tingkat inflasi yang sudah tinggi di seluruh benua.
Awal bulan November ini, Orban mengatakan Kiev tinggal “beberapa tahun cahaya lagi” untuk bergabung dengan UE.
Baca juga: Berkhianat, Pilot Senior Angkatan Bersenjata Ukraina Membelot ke Rusia
Ukraina secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota blok tersebut pada bulan Februari 2022, dengan harapan dapat mempercepat proses penerimaan sehubungan dengan operasi militer Rusia.