Awalnya didirikan sebagai badan pemerintahan sementara yang akan meletakkan dasar bagi negara Palestina yang merdeka.

"Namun, setelah berpuluh-puluh tahun dituduh korupsi, skandal kolaborasi, dan catatan hak asasi manusia yang buruk, Otoritas Palestina berada dalam kondisi “inersia total” sebelum Operasi Banjir Al-Aqsa terjadi pada tanggal 7 Oktober," tulis kolumnis TC, Khalil Harb.

“Abbas berusia 88 tahun yang tidak terpilih (sebagai presiden lagi), yang masa jabatannya selama 18 tahun telah diperpanjang atas kemauan Amerika dan Israel, telah lama terlepas dari realitas Palestina. Selain itu, ia tidak mampu menyampaikan visi untuk mengatasi atau menyelesaikan krisis yang semakin meningkat yang mempengaruhi lebih dari 3 juta penduduk di Tepi Barat, 60 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun,” jelas Harb.

Menurut jajak pendapat publik yang dilakukan di wilayah pendudukan Palestina pada bulan Juli, 63 persen responden setuju kalau keberadaan PA justru menguntungkan Israel, sementara 50 persen mengatakan mereka mendukung keruntuhan atau pembubaran organisasi tersebut.

Jawab A dan B Netanyahu

Atas pernyataan Shtayyeh  tersebut di atas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi responsnya lewat cuitan di Twitter, Jumat (8/12/2023).

Secara singkat Netanyahu memberi dua respons A dan B atas pernyataan Shtayyeh  tersebut.

“ A. Tidak akan ada Hamas – kami akan melenyapkannya,” kata Netanyahu.

Dia menambahkan, pernyataan Shtayyeh malah makin menegaskan keputusannya untuk menjadikan Israel memiliki kendali dan kontrol penuh atas Gaza pasca-perang melawan Hamas.

“B. Fakta bahwa ini adalah usulan Otoritas Palestina hanya memperkuat kebijakan saya: Otoritas Palestina bukanlah solusinya,” kata dia.

(oln/TC/Memo/*)