Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak ASEAN-Jepang untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif strategis sebagai modal untuk memperkokoh hubungan di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini. 

Menurut Jokowi, kemitraan ASEAN-Jepang selama 50 tahun telah meraih banyak capaian dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, mendekatkan masyarakat, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Sehingga harus direalisasikan dalam bentuk kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok," ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang yang digelar di Hotel The Okura, Tokyo, Minggu (17/12/2023).

Presiden juga mengatakan bahwa kemitraan ASEAN-Jepang harus berorientasi masa depan.

Untuk itu, ASEAN berharap Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif dapat terus menjadi trusted partner dalam mewujudkan Asia Timur dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang tangguh dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

"Kita semua bertanggung jawab menjaga kedamaian, stabilitas dan inklusivitas kawasan melalui penguatan habit of dialogue and cooperation," kat Presiden.

Presiden pun berharap kemitraan ASEAN-Jepang juga dilandasi pernyataan visi bersama dan rencana implementasi yang akan dihasilkan dari KTT ini.

Tidak hanya itu, hasil KTT ini juga diharapkan dapat mendukung visi Komunitas ASEAN 2045.

"Saya berharap this new generation partnership dapat menjadi jangkar bagi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas kawasan kita bersama," ucap Presiden.

Baca juga: Hari Kedua Kunker di Tokyo, Presiden Jokowi Hadiri KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang

Turut mendampingi Presiden dalam KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.