“Kami selalu mengatakan PLO harus menampung faksi Palestina mana pun,” katanya.

Sebagai informasi, Otoritas Palestina (PA) adalah badan pemerintahan yang mengawasi wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel sejak pertengahan tahun 90-an.

Pembentukannya seharusnya membuka jalan menuju negara Palestina yang merdeka, namun saat ini mereka dianggap tidak mempunyai kekuatan nyata dan beroperasi di bawah kendali militer Israel.

PA didominasi oleh Fatah, sebuah partai politik sekuler yang didirikan oleh warga diaspora Palestina setelah Nakba tahun 1948, atau “Bencana”.

 Fatah juga merupakan kekuatan pendorong Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebuah organisasi payung yang terdiri dari beberapa partai politik, yang mengklaim mewakili rakyat Palestina di seluruh dunia.

Tetap Ogah Akui Israel

Badran dan pejabat Hamas lainnya mengatakan pembicaraan tersebut juga melibatkan Mohammed Dahlan, mantan kepala keamanan Gaza yang mendapat dukungan dekat dari Uni Emirat Arab dan Mesir, serta mantan Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad.

“Saya bukan teman Hamas,” kata Dahlan.

“Tetapi apakah menurut Anda ada orang yang bisa berdamai tanpa Hamas?”

Para pemimpin politik Hamas mengindikasikan kalau mereka bersedia bergabung dengan PLO dan mendukung negosiasi untuk negara Palestina di dalam perbatasan tahun 1967.

Namun Badran mengatakan kalau  Hamas tidak memiliki rencana untuk mengakui Israel selama aksi pendudukan terus berlanjut.

“Dunia tidak punya hak untuk bertanya kapan orang dibunuh,” katanya.

“Tidaklah logis untuk menanyakan pertanyaan ini pada saat ini,” kata dia.

Badran membantah rumor perpecahan antara Hamas cabang Gaza dan kepemimpinan politiknya di Doha.

“Kepemimpinan Hamas, baik di dalam maupun di luar Gaza, sepenuhnya sepakat mengenai strategi dan posisi politik dalam berbagai masalah,” katanya.