TRIBUNNEWS.COM -- Rusia menuding Amerika Serikat terus memperkeruh situasi di Gaza hingga upaya perdamaian pun selalu gagal.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada sesi pleno Forum Kerjasama Rusia-Arab mengatakan, AS menentang tegas resolusi perdamaian di PBB sehingga langkah perdamaian Israel-Palestina di Gaza selalu gagal.
"Kami bersama dengan para pendukung yang berpikiran sama untuk membujuk Dewan Keamanan PBB agar mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata yang langgeng mendapat tentangan tegas dari Amerika Serikat, yang mengambil sikap sepihak dan, seperti biasa, mencoba untuk mengambil alih proses apa pun,” kata Lavrov seperti dilaporkan TASS, Rabu (20/12/2023).
Baca juga: Voting Rencana Resolusi Dewan Keamanan PBB soal Akses Bantuan ke Jalur Gaza Ditunda Lagi, Kenapa?
Meski demikian, jelasnya, Rusia melihat prioritas nomor satu di Jalur Gaza dalam mengakhiri pertumpahan darah dan menyelesaikan masalah kemanusiaan.
“Pertemuan kami berlangsung di tengah memburuknya situasi di Timur Tengah dan gejolak yang terus berlanjut di dunia. Sifat tantangan dan ancaman yang muncul yang rumit dan kompleks memerlukan pendekatan kolektif untuk mengatasi tugas memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan. dan memastikan pembangunan berkelanjutan semakin relevan,” kata Lavrov.
“Setelah serangan tanggal 7 Oktober, yang kami kutuk dengan tegas, situasi di titik sakit tertua di belahan dunia ini – di zona konfrontasi Palestina-Israel – semakin memburuk. Kali ini, kekerasan yang kita saksikan setiap hari telah mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar bencana. Korban tewas dan terluka berjumlah puluhan ribu. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil di Jalur Gaza, terutama anak-anak dan perempuan,” tambahnya.
“Penderitaan penduduk daerah kantong ini diperburuk oleh dampak blokade yang diberlakukan Israel. Kami melihat tugas utama kami adalah menghentikan pertumpahan darah dan memastikan kondisi untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan bagi semua yang membutuhkan,” kata Lavrov.
PBB Tunda Pemnungutan Suara
DK PBB menunda pemungutan suara untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza yang saat ini diagresi Israel.
Upaya ini dilakukan demi menghindari veto ketiga yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 orang. Awalnya mereka akan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (18/12/2023).
Baca juga: Hindari Veto AS, PBB Kembali Tunda Pemungutan Suara untuk Pengiriman Bantuan ke Gaza
Namun upaya ini berulang kali tertunda karena para diplomat mengatakan UEA dan AS kesulitan mencapai kesepakatan dengan alasan penghentian permusuhan dan proposal untuk membentuk pemantauan bantuan PBB.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan.
Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut akan menuntut Israel dan kelompok militan Palestina Hamas mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan melalui darat, laut dan udara ke dan di seluruh Jalur Gaza dan meminta PBB untuk memantau bantuan kemanusiaan yang tiba di daerah kantong Palestina.
AS dan Israel telah menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.
Washington justru mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas.
Washington secara tradisional ingin melindungi sekutunya Israel dari segala tindakan Dewan Keamanan PBB.
Israel sudah dua kali memveto tindakan Dewan Keamanan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.