Perang ini juga membuat sektor kesehatan Gaza hancur.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hanya sembilan dari 36 fasilitas kesehatan yang masih berfungsi sebagian, dan semuanya terletak di selatan.

Pekerja bantuan WHO melaporkan peristiwa sangat memilukan di dua rumah sakit di utara Gaza: pasien terbaring dengan luka yang tidak diobati meminta air, dokter dan perawat yang tersisa tidak punya persediaan, dan jenazah korban serangan Israel bergeletakan di halaman.

Pada awal perang, Israel menghentikan semua pengiriman makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar ke wilayah tersebut.

Setelah tekanan AS, mereka mulai mengizinkan sedikit bantuan melalui Mesir, tetapi lembaga-lembaga PBB mengatakan itu masih jauh dari cukup.

Pekan ini, Israel mulai mengizinkan bantuan masuk melalui perbatasannya di Kerem Shalom ke Gaza.

Namun ledakan pada Kamis pagi melanda sisi Palestina dari perbatasan tersebut, memaksa PBB untuk menghentikan pengambilan bantuan di sana, kata Juliette Touma, juru bicara UNRWA, lembaga PBB untuk pengungsi Palestina.

Setidaknya empat orang tewas, demikian laporan rumah sakit terdekat.

Pihak berwenang Palestina menyalahkan Israel atas ledakan itu, tetapi penyebabnya belum dapat dikonfirmasi dengan segera.

Pengiriman bantuan ke sebagian besar Jalur Gaza menjadi sulit atau tidak mungkin karena terus berlanjutnya pertempuran, kata pejabat PBB.

Resolusi PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) akan mencoba sekali lagi untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian pertempuran antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas setelah upaya sebelumnya untuk mendapatkan dukungan Washington menemui kegagalan.

Perselisihan diplomatik di markas besar PBB membuat pemungutan suara kembali ditunda pada Rabu (20/12/2023) seiring memburuknya kondisi di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa.

"Jika hal ini gagal, maka kami akan terus berusaha. Ada terlalu banyak penderitaan di lapangan sehingga dewan tidak bisa terus gagal dalam hal ini,” kata Lana Zaki Nusseibeh, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk PBB.