Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, KONGO – Kementerian Luar Negeri Rwanda membantah tudingan warganet terkait adanya kerjasama dengan pemerintah Israel mengenai kemungkinan penerimaan migran Palestina dari Jalur Gaza.

“Disinformasi yang diterbitkan oleh media Israel yang menuduh adanya pembicaraan antara Israel dan Rwanda mengenai kemungkinan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Rwanda adalah sepenuhnya salah," tegas Menlu Rwanda.

Selain Rwanda, dua negara besar di Afrika yakni Chad dan Kongo juga menegaskan negaranya tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Israel mengenai rencana pemindahan warga Gaza yang jadi korban perang.

"Tidak pernah ada negosiasi, diskusi atau inisiatif apa pun antara Kinshasa dan negara Israel," kata juru bicara pemerintah Kongo, Patrick Muyaya, dikutip dari Anadolu Agency.

Pernyataan bantahan pernah bikin deal dengan Israel soal pemindahan warga Palestina tersebut kompak dirilis Rwanda, Chad dan Kongo setelah media lokal Israel melaporkan ketiga negara tersebut tengah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu mengenai pemindahan warga Palestina secara sukarela.

"Kongo akan bersedia menerima migran, dan kami sedang melakukan pembicaraan dengan negara lain," kata situs berita tersebut, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Dunia Kecam Usulan Benjamin Netanyahu 

Tidak jelas mengapa Israel memilih Kongo sebagai negara yang dipilih untuk menampung warga Gaza. Namun gagasan tersebut sebenarnya telah mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Termasuk Departemen Luar Negeri AS yang mengecam pernyataan Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang mengusulkan pemukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.

“Kami sudah jelas, konsisten, dan tegas bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya dan tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Penolakan serupa juga turut dilontarkan Dewan Pengungsi Norwegia. Dalam keterangan resminya Dewan Pengungsi Norwegia memperingatkan pemindahan paksa warga Palestina merupakan “pelanggaran serius terhadap hukum internasional”.

Baca juga: Israel Siapkan Skenario Jahat Baru, Pindahkan Rakyat Palestina ke Kongo

Para kelompok HAM menilai pemindahan paksa ratusan ribu warga Palestina di Gaza oleh Israel, mengingatkan peristiwa bencana tahun 1948, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai ‘Nakba’.

Nakba merupakan peristiwa eksodus massal yang menimpa setidaknya 750 ribu orang Arab di negara itu.

Baca juga: Israel Mau Usir Warga Palestina di Gaza ke Tengah Afrika, Tel Aviv Bahas Rencana Relokasi ke Kongo

Pasukan Israel yang saat itu baru dibentuk, melancarkan serangan besar-besaran. Akibatnya, terjadi pemindahan permanen lebih dari setengah populasi Palestina.