PNS AS Bakal Mogok Massal Protes Kebijakan Biden di Gaza Tepat di Hari ke-100 Agresi Israel

TRIBUNNEWS.COM - Para pegawai federal di 22 lembaga pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan mengadakan “Hari Berkabung” pada Selasa, 16 Januari 2024 sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Agenda untuk memperingati hari ke-100 agresi Israel di Gaza itu disebutkan akan diisi aksi mogok massal sebagai bentuk protes atas dukungan tanpa syarat Gedung Putih terhadap pembunuhan massal warga Palestina di Gaza oleh Israel.

Menurut koordinator aksi, dilansir outlet berita yang berbasis di DC, Al-Monitor, para peserta mogok massal menyebut diri mereka sebagai “Feds United for Peace,”.

Baca juga: Dokumen Ini Ungkap Keterlibatan AS dalam Genosida Warga Palestina di Gaza oleh Israel

Diperkirakan aksi mogok massal ini akan diikuti oleh ratusan orang pegawai menyusul adanya komitmen dari staf di hampir dua lusin lembaga, termasuk Kantor Eksekutif Presiden, Badan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Veteran, Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, dan Laboratorium Penelitian Angkatan Laut.

“Yang lain diharapkan untuk bergabung dalam aksi protes untuk lembaga-lembaga termasuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (FDA), Dinas Taman Nasional, Badan Penerbangan Federal (FAA) dan Badan Perlindungan Lingkungan,” lapor Al-Monitor.

“Apa yang Anda lihat dalam upaya ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa, dan perbedaan pendapat diwujudkan melalui tindakan fisik,” kata penyelenggara.

Pihak koordinator aksi menambahkan bahwa aksi protes ini muncul dari kesadaran kolektif masing-masing peserta.

“Aksi ini tumbuh dari keinginan kolektif untuk melakukan apa yang kami bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan Biden mengenai masalah ini.”

Baca juga: Bombardir Yaman dari Darat, Laut, Udara, AS Cs Berdalih Mentok Bujuk Houthi: Israel Kok Bebas?

Sikap Biden Dukung Israel Picu Kemarahan Warga AS

Kemarahan telah muncul di kalangan staf pemerintah AS selama tiga bulan terakhir atas penolakan Gedung Putih untuk menuntut diakhirinya praktik genosida Israel di Gaza dan menjamin masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas untuk meringankan penderitaan hampir dua juta pengungsi Palestina.

Ketidakpuasan internal pertama kali muncul ke publik ketika Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengundurkan diri pada bulan Oktober sebagai protes atas apa yang disebutnya sebagai “dukungan buta” Biden untuk Israel.

“Ini memalukan, sangat menyedihkan, dan sejujurnya harus membuat marah setiap manusia yang baik,” kata Paul kepada Washington Post pada Desember 2023 tentang transfer senjata AS yang sedang berlangsung ke Israel.

Tariq Habash, mantan asisten khusus di Kantor Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Departemen Pendidikan, juga mengajukan pengunduran dirinya bulan lalu karena kesalahan penanganan krisis Gaza oleh Biden.

“Saya tidak bisa tinggal diam karena pemerintahan ini menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, yang oleh para ahli hak asasi manusia terkemuka disebut sebagai kampanye genosida oleh pemerintah Israel,” kata Habash dalam suratnya kepada Menteri Pendidikan Miguel Cardona.

Pada bulan November, lebih dari 1.000 pejabat di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) – yang merupakan bagian dari CIA – menandatangani surat terbuka yang mendesak Gedung Putih untuk segera menyerukan gencatan senjata.

Kemarahan di dalam Departemen Luar Negeri juga meningkat, dengan setidaknya tiga wire yang mengkritik kebijakan pemerintah mengenai Gaza diajukan melalui “saluran perbedaan pendapat” internal. 

(oln/*)