Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, CAIRO – Pemerintah Prancis telah mengerahkan kapal perangnya untuk membantu merawat 1.000 warga Gaza yang terluka akibat perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

Dixmude, sebuah kapal pengangkut helikopter Prancis, telah berlabuh di pelabuhan El-Arish, Mesir, 50 km sebelah barat Jalur Gaza, sejak November 2023. Kapal tersebut dilengkapi dengan bangsal, ruang operasi dan 70 staf medis.

“Hampir 120 orang yang terluka telah dirawat di Kapal Dixmude, sementara ratusan lainnya telah diperiksa untuk konsultasi rawat jalan, termasuk tindak lanjut mengenai cedera dan masalah kejiwaan,” kata Alexandre Blonce, koordinator operasi kemanusiaan sekaligus kapten Kapal Dixmude.

Baca juga: Israel Blokir Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Dari 29 Misi Hanya 7 yang Bisa Dieksekusi

“Tim medis yang terdiri dari dua orang dari Angkatan Bersenjata Singapura termasuk di antara mereka yang merawat korban di Dixmude,” sambungnya.

Hingga saat ini sebagian besar warga Gaza kesulitan mendapatkan perawatan di rumah sakit karena terbatasnya staf medis, terlebih sebagian besar dari 36 rumah sakit di Gaza tidak lagi berfungsi, dan diperkirakan melebihi kapasitas.

Minimnya pasokan medis juga membuat banyak warga Gaza yang terluka kesulitan mendapat obat-obatan hingga akhirnya nyawa mereka yang menjadi taruhannya.

Perang di Gaza

Israel sendiri melancarkan serangannya di Gaza setelah kelompok militan Palestina Hamas melakukan serangan besar-besaran pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas membuat lebih dari 1.200 warga Israel dan orang asing terbunuh serta 240 orang disandera.

Kampanye Israel telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza pada Minggu (21/1/2024) dan membuat sebagian besar dari 2,3 juta orang di wilayah kantong tersebut mengungsi dari rumah mereka.

Selama perang, militer Israel telah menyatakan penyesalannya atas kematian warga sipil, namun mereka menuduh Hamas beroperasi di daerah padat penduduk dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, sebuah tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.