Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, BRUSSELS – Para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin (22/1/2024) mendesak Israel untuk segera mewujudkan solusi dua negara dengan Palestina setelah perang di Gaza berakhir.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga menyinggung kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Gaza, sembari mengatakan “perdamaian dan stabilitas tidak dapat dibangun hanya dengan cara militer”.

"Solusi apa lagi yang mereka pikirkan? Membuat semua warga Palestina pergi? Membunuh mereka?" kata Borrell.

Baca juga: Brigade Al Quds Tembak Sekumpulan IDF di Kamp Maghazi Gaza, Israel Tingkatkan Serangan di Khan Yunis

Sebelumnya, Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus menentang pembentukan negara Palestina.

“Negara-negara anggota Uni Eropa harus kompak memberikan hukuman apabila Israel menolak berdirinya negara Palestina,” ungkap Borrell.

Meskipun pengaruh Uni Eropa terhadap Israel secara signifikan lebih lemah dibandingkan Amerika Serikat, Uni Eropa memiliki perjanjian asosiasi yang memberikan keuntungan perdagangan dan investasi istimewa, sebuah status yang menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar Israel.

Netanyahu sendiri dengan tegas menolak pembentukan negara Palestina apabila perang di Gaza berakhir.

Dia bersikeras bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza untuk memastikan wilayah tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, sebuah persyaratan yang bertentangan dengan tuntutan kedaulatan Palestina.

Sekjen PBB Kutuk Kekejaman Israel di Gaza

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres kembali mengecam Israel atas tindakan kejinya membunuh warga sipil di Gaza.

“Operasi militer Israel telah menyebarkan kehancuran massal dan membunuh warga sipil dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat Sekretaris Jenderal,” kata Guterres pada pembukaan pertemuan puncak G77+Tiongkok di ibu kota Uganda, Kampala pada Minggu (21/1/2024).

"Ini sungguh memilukan dan sama sekali tidak dapat diterima. Timur Tengah adalah sebuah kawasan yang rawan konflik, jadi kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mencegah konflik berkobar di Kawasan tersebut," imbuhnya.

Guterres menambahkan bahwa penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan Palestina benar-benar tidak dapat diterima, dan mengatakan penolakan hak warga Palestina untuk menjadi negara "akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global" tanpa batas waktu.