Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Inggris membela Israel di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam agenda dengar pendapat di Den Haag, Belanda.
Hal ini disampaikan dalam pidato Profesor Hukum Internasional di Universitas Oxford, Dan Saroshi, atas nama Inggris.
Ia mengatakan perbedaan pendapat antara Israel dan Palestina tidak boleh diselesaikan dalam kerangka fungsi penasehat Mahkamah Internasional.
Agenda itu termasuk dalam sidang yang membahas konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina.
“Pengadilan tidak seharusnya menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang menggunakan yurisdiksi penasehatnya,” kata Dan Saroshi, Jumat (23/2/2024).
“Sebaliknya, fungsi penasehatan pengadilan adalah untuk memberikan nasihat hukum kepada badan-badan PBB yang meminta pendapat," lanjutnya, dikutip dari Arabi Trend.
Menurutnya, pernyataan dari berbagai negara yang membela Palestina akan merugikan Israel.
"Pernyataan yang diajukan saat ini dalam pendapat pengadilan akan menciptakan situasi yang merugikan Israel," katanya.
Dan Saroshi menekankan bahwa persetujuan Israel harus diperoleh dalam kasus ini.
Sebelumnya, Inggris memilih abstain dan Amerika Serikat memveto resolusi perdamaian Hamas-Israel yang diajukan oleh Algeria ke ICJ pada Selasa (20/2/2024), dikutip dari Al Jazeera.
Sementara itu, Direktur Urusan Hukum Kementerian Luar Negeri Inggris dan perwakilannya di Mahkamah Internasional, Sally Langrishe, mengatakan posisi Inggris tetap sama yaitu mendukung solusi dua negara.
Baca juga: Kata Militer Kairo Soal Kabar Pesawat Israel Langgar Wilayah Udara Mesir Saat Bombardir Rafah
"Posisi kami dalam konflik tersebut telah diketahui sejak lama, karena solusi dua negara adalah satu-satunya solusi yang akan menjamin penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dan melindungi identitas dan keamanan Israel," kata Sally Langrishe, Sabtu (24/2/2024).
Ia mengatakan Inggris mendorong gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
“Inggris ingin segera menghentikan serangan di Gaza, dan kemudian mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan dan permanen," lanjutnya.
Jumat adalah hari kelima sidang yang diadakan oleh Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi hukum dari praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina atas permintaan Majelis Umum PBB.
Sesi hari Jumat mencakup permohonan dari Namibia, Norwegia, Kesultanan Oman, Pakistan, Indonesia, Qatar, Inggris, Slovenia, Sudan, Swiss, Suriah dan Tunisia.
Dalam pendapat serupa, Mahkamah Internasional memutuskan pada tahun 2004 bahwa pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat yang diduduki adalah ilegal.
Mahkamah Internasional menuntut agar Israel menghapus tembok tersebut dari seluruh wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan sekitarnya, dengan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan kepada mereka yang terkena dampak.
Namun Israel tidak melaksanakan permintaan Mahkamah Internasional.
Hamas Palestina vs Israel
Segera setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), Israel mulai membombardir Jalur Gaza.
Jumlah kematian warga Palestina di Jalur Gaza mencapai 29.606 jiwa dan 69.737 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Sabtu (24/2/2024), 1.147 kematian di wilayah Israel, dan 375 kematian warga Palestina di Tepi Barat hingga Selasa (30/1/2024), dikutip dari Xinhua News.
Israel memperkirakan masih ada kurang lebih 136 sandera yang ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel